2 Tahun Prabowo-Gibran, PMII Unusida Sidoarjo Soroti Anggaran, Pendidikan hingga Korupsi

Sidoarjo - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (UNUSIDA) menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui poster pada Rabu, 28 Oktober 2026. 

Kritik tersebut mencakup lima isu utama, yakni lingkungan dan penanganan bencana, anggaran negara, pendidikan, reformasi hukum, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Aksi tersebut berlangsung bertepatan dengan peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran dan Hari Sumpah Pemuda. Melalui poster berisi tuntutan dan evaluasi, mahasiswa menyuarakan sejumlah persoalan kebijakan publik yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Ketua Komisariat Lintang Songo UNUSIDA, M. Rizky Davin Syahputra, menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan penegakan keadilan.

Soroti Lingkungan dan Anggaran Negara

Pada isu lingkungan dan penanganan bencana, PMII UNUSIDA mendesak pemerintah menangani bencana secara serius, termasuk mempertimbangkan penetapan status bencana nasional sesuai kriteria dan kebutuhan penanganan. Mahasiswa juga meminta penghentian eksploitasi alam yang merusak lingkungan serta pengusutan pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Keselamatan dan pemulihan hak korban dinilai harus menjadi prioritas dalam penanganan dampak kerusakan lingkungan. Mahasiswa menilai masyarakat tidak seharusnya terus menanggung akibat kerusakan yang disebabkan eksploitasi maupun kelalaian.

“Penanganan bencana harus dilakukan secara serius dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kriteria penetapan status bencana nasional. Eksploitasi alam yang merusak lingkungan juga harus dihentikan, sementara keselamatan dan pemulihan hak korban harus menjadi prioritas,” ujar Davin.

Selain lingkungan, mahasiswa menyoroti pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pengelolaan anggaran dinilai perlu dilakukan secara transparan, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah didesak mengevaluasi program yang tidak tepat sasaran serta menghindari pemborosan anggaran. Penggunaan uang negara diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan politik atau proyek yang minim dampak terhadap kesejahteraan publik.

“Setiap rupiah uang negara harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Karena itu, program yang tidak tepat sasaran perlu dievaluasi dan pemborosan anggaran harus dihentikan,” ujar Davin.

Pendidikan dan Hak Dasar Rakyat

Pada bidang pendidikan, PMII UNUSIDA mendorong akses pendidikan yang terjangkau, berkualitas, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Mahasiswa juga menyoroti pemenuhan hak dasar warga negara, termasuk layanan kesehatan, air bersih, pangan, dan pelayanan publik.

Kemiskinan dinilai tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan maupun layanan dasar. Pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi bagian dari tuntutan agar kebijakan pemerintah lebih memperhatikan kondisi masyarakat.

“Pendidikan yang terjangkau dan berkualitas harus dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang bagi rakyat untuk mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, pangan, dan pelayanan publik,” ujar Davin.

Dalam bidang hukum, mahasiswa menuntut penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Pemerintah serta aparat penegak hukum didesak menghentikan praktik tebang pilih dan mengusut dugaan penyalahgunaan kekuasaan.

PMII UNUSIDA juga menekankan pentingnya perlindungan kebebasan berpendapat sebagai bagian dari demokrasi. Penegakan hukum dinilai harus berlaku tanpa membedakan jabatan, kekayaan, maupun kedudukan seseorang.

“Hukum harus ditegakkan secara adil tanpa tebang pilih dan tanpa memandang jabatan, kekayaan, maupun kedudukan seseorang. Kritik terhadap pemerintah juga harus dilindungi sebagai bagian dari demokrasi,” ujar Davin.

Desak Pemberantasan Korupsi dan Nepotisme

Isu kelima yang disoroti adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Davin menuntut pengusutan kasus korupsi secara menyeluruh tanpa pandang bulu.

Mahasiswa juga menolak konflik kepentingan, penyalahgunaan jabatan, dan praktik nepotisme yang dinilai berpotensi merusak keadilan serta demokrasi. Penguatan lembaga pengawas dan transparansi dalam pengambilan keputusan publik turut menjadi perhatian.

“Kasus korupsi harus diusut secara menyeluruh tanpa pandang bulu. Konflik kepentingan, penyalahgunaan jabatan, dan nepotisme juga harus ditindak karena dapat merusak keadilan dan demokrasi,” ujar Davin.

Melalui penyampaian kritik tersebut, PMII UNUSIDA mendorong evaluasi terhadap arah kebijakan pemerintahan selama dua tahun masa pemerintahan Prabowo–Gibran. Mahasiswa memandang keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur melalui program dan janji politik, tetapi juga perlu dilihat dari dampak nyata kebijakan terhadap kehidupan masyarakat. (*)