Persentase Kemiskinan Sidoarjo Turun, Jumlah Penduduk Miskin Bertambah 890 Jiwa

Sidoarjo — Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo turun dari 4,40 persen pada Maret 2025 menjadi 4,38 persen pada Maret 2026. Namun, jumlah penduduk miskin justru bertambah 890 jiwa menjadi 108.460 orang, berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik (BPS) Sidoarjo.

Kepala BPS Sidoarjo Bagyo Trilaksono menyampaikan data tersebut dalam paparan di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa, Rabu, 21 Oktober 2026.

Menurut Bagyo, kenaikan jumlah penduduk miskin terjadi bersamaan dengan penurunan persentasenya. Ia menduga kondisi tersebut berkaitan dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan laju penurunan persentase penduduk miskin.

“ Kondisi ini diduga terjadi karena laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibandingkan dengan laju penurunan persentase penduduk miskin,” kata Bagyo.

Terendah di antara Kabupaten se-Jawa Timur

Meski jumlah penduduk miskin bertambah, persentase kemiskinan Sidoarjo masih berada di bawah rata-rata Jawa Timur yang mencapai 9,06 persen pada Maret 2026.

Berdasarkan paparan BPS Sidoarjo, daerah ini mencatat persentase kemiskinan terendah di antara kabupaten di Jawa Timur. Pada perbandingan seluruh kabupaten/kota, Sidoarjo berada di posisi kelima terendah setelah Kota Batu, Kota Madiun, Kota Surabaya, dan Kota Malang.

Bagyo juga menjelaskan bahwa tren kemiskinan Sidoarjo dalam sepuluh tahun terakhir cenderung menurun, baik dari sisi jumlah maupun persentase penduduk miskin.

Pada Maret 2016, jumlah penduduk miskin di Sidoarjo tercatat 136.790 jiwa. Angka itu berkurang menjadi 108.460 jiwa pada Maret 2026, atau turun 28.330 jiwa selama sepuluh tahun.

“Sedangkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo pada Maret 2016 mencapai 6,39 persen. Berkurang 2,01 poin menjadi 4,38 persen pada Maret 2026,” kata Bagyo.

Pemkab Sidoarjo Perkuat Program Penanggulangan Kemiskinan

Bupati Sidoarjo Subandi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat koordinasi agar program penanggulangan kemiskinan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurut Subandi, upaya tersebut menjadi tanggung jawab bersama pemerintah kabupaten dan DPRD. Sinergi eksekutif dan legislatif diperlukan untuk memastikan program yang dijalankan memberikan manfaat langsung bagi warga.

“Program yang sudah menjadi visi dan misi harus benar-benar menyentuh masyarakat. Eksekutif dan legislatif harus bekerja sama untuk menekan angka kemiskinan di Sidoarjo,” ujar Subandi.

Ia menyebut sejumlah bentuk intervensi yang dilakukan, antara lain bantuan perbaikan rumah tidak layak huni melalui dukungan aparatur sipil negara (ASN) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), bantuan kursi roda, serta penyaluran sembako.

Bupati Subandi juga menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu upaya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

Rencana tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Subandi juga menyebut penguatan program sembako murah sebagai salah satu langkah yang akan dikaji untuk membantu menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan.

“Saya berharap kebijakan yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi warga yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar,” kata Subandi. (*)