Diana AV Sasa: Integrasi Transportasi Jatim Harus Mudahkan Perjalanan Masyarakat

Surabaya - Anggota DPRD Jawa Timur Diana AV Sasa berharap integrasi transportasi publik mampu memberikan kemudahan perjalanan bagi masyarakat, mulai dari perpindahan moda, tarif terjangkau, hingga ketepatan waktu dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Penguatan layanan Transjatim dan angkutan pengumpan dinilai perlu berorientasi pada kebutuhan nyata pengguna.

“Transportasi publik terintegrasi tidak cukup hanya menghubungkan satu moda dengan moda lainnya. Yang terpenting, masyarakat bisa bepergian dengan mudah, aman, nyaman, tepat waktu, dan terjangkau,” kata Diana di DPRD Jatim, Rabu 21 Oktober 2026.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim itu menegaskan, keberhasilan integrasi transportasi tidak cukup diukur dari penambahan rute atau pembangunan infrastruktur. Menurutnya, keberhasilan tersebut harus dirasakan langsung oleh masyarakat yang menggunakan layanan transportasi publik.

Penguatan layanan Transjatim dan angkutan pengumpan (feeder) juga perlu disertai keselarasan rute, jadwal, titik perpindahan penumpang, serta sistem tarif dan pembayaran. Aspek tersebut dinilai penting agar perjalanan masyarakat tidak terputus ketika berpindah moda.

“Jangan sampai Transjatim sudah tersedia, tetapi masyarakat kesulitan menjangkau titik keberangkatan atau melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir. Integrasi harus dirasakan langsung oleh pengguna,” ujarnya.

Diana juga menekankan pentingnya pembagian kewenangan dan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, serta operator transportasi. Koordinasi tersebut diperlukan agar penyelenggaraan layanan tidak berjalan secara sektoral.

Selain konektivitas antarmoda, akses pejalan kaki dan fasilitas bagi penyandang disabilitas serta kelompok rentan perlu menjadi bagian dari standar pelayanan. Dengan demikian, integrasi transportasi tidak hanya menghubungkan rute, tetapi juga memudahkan masyarakat mengakses layanan secara aman dan nyaman.

Dari sisi pendanaan, Diana menilai subsidi atau kompensasi pemerintah perlu dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan berbasis capaian pelayanan yang terukur. Penggunaan anggaran harus sejalan dengan peningkatan kualitas layanan yang diterima masyarakat.

“Dukungan anggaran harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan. Pemerintah perlu memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Diana yang juga anggota Komisi D DPRD Jatim.

Fraksi PDI Perjuangan, lanjut Diana, berharap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang integrasi transportasi publik tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga mampu menghadirkan layanan transportasi yang terintegrasi, aman, terjangkau, dan andal. (*)