Komisi D Ungkap Anggaran Pendidikan Sidoarjo Capai Rp1,48 Triliun, Setara 26 Persen APBD

Sidoarjo - Anggaran pendidikan Kabupaten Sidoarjo disebut mencapai sekitar Rp1,486 triliun atau setara 26 persen dari total APBD sebesar Rp5,613 triliun. Sebagian besar alokasi tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan tenaga pendidik, terutama gaji guru dan tunjangan profesi guru (TPG).

Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso, menyampaikan besaran anggaran tersebut saat dikonfirmasi di Ruang Komisi D DPRD Sidoarjo, Kamis, 5 November 2026.

“Untuk anggaran pendidikan sekitar Rp1,48 triliun sampai Rp1,5 triliun. Kalau secara persentase 26 persen,” ucap Bangun.

Penjelasan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap alokasi anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2027.

Sebelumnya, Fraksi PKS-PPP DPRD Sidoarjo menilai alokasi pendidikan sebesar Rp899,479 miliar dalam RAPBD 2027 masih berada di bawah ambang minimal 20 persen.

Ketua Fraksi PKS-PPP DPRD Sidoarjo, Ir. H. Afdal Muhammad Ihsan, menyampaikan penilaian tersebut saat membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna pada 30 Oktober 2026.

“Fraksi PKS-PPP menilai pemenuhan mandatory spending pendidikan sebesar Rp899,479 miliar masih berada di bawah ambang konstitusional 20 persen,” kata Afdal.

Gaji dan Tunjangan Guru Mendominasi Anggaran

Bangun menjelaskan, komponen belanja terbesar dalam anggaran pendidikan digunakan untuk membiayai gaji guru dan tunjangan profesi guru. TPG merupakan tunjangan bagi guru yang telah memenuhi ketentuan sertifikasi.

“Yang terbesar memang untuk gaji guru dan tunjangan profesi guru,” tegas Bangun yang juga menjabat Sekretaris DPD PAN Sidoarjo.

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto, mengatakan pemenuhan anggaran pendidikan menjadi perhatian legislatif karena berkaitan dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Menurut dia, alokasi pendidikan harus tetap dijaga agar tidak berada di bawah batas minimal 20 persen dari APBD.

“Saya bersama teman-teman Komisi D pasti mengawal, dan sekarang untuk anggaran pendidikan sekitar 26 persen dari APBD,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menambahkan, pemerintah daerah dan DPRD harus memastikan porsi anggaran pendidikan tetap terpenuhi dalam penyusunan APBD.

“Saya rasa di semua daerah tidak akan sampai berani mengurangi anggaran pendidikan di bawah 20 persen,” tegasnya.

Anggaran Fisik Sekolah Memiliki Porsi Berbeda

Selain belanja pegawai dan tunjangan guru, anggaran pendidikan juga mencakup kebutuhan pembangunan serta perbaikan sarana dan prasarana sekolah.

Dalam penjelasannya, Tarkit menyebut alokasi belanja fisik pendidikan dari APBD pada tahun sebelumnya berada di kisaran Rp60 miliar hingga Rp80 miliar. Sementara itu, anggaran fisik pada 2025 disebut mencapai sekitar Rp115 miliar.

Anggaran tersebut merupakan belanja fisik yang bersumber dari APBD Kabupaten Sidoarjo. Di luar alokasi daerah, terdapat pula bantuan pembangunan dan revitalisasi sekolah yang berasal langsung dari pemerintah pusat.

Revitalisasi Sekolah dari Pemerintah Pusat di Luar APBD

Program revitalisasi sekolah yang dibiayai kementerian tidak dimasukkan dalam perhitungan anggaran APBD Kabupaten Sidoarjo.

Dengan demikian, pembiayaan pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan dapat berasal dari dua sumber, yakni anggaran pemerintah daerah dan program pemerintah pusat.

Komisi D DPRD Sidoarjo menyatakan akan mengawal pemenuhan anggaran pendidikan agar tetap sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain memastikan porsi anggaran terpenuhi, penggunaan anggaran juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan kebutuhan tenaga pendidik dan fasilitas sekolah. (*)