Tak Semua Kebutuhan Bisa Dibiayai, Pemkot Surabaya Tetapkan Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas RAPBD 2027

Surabaya, sapajatim – Pemerintah Kota Surabaya mulai memilah kebutuhan yang harus menjadi prioritas dalam RAPBD 2027. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan seluruh usulan tidak mungkin dibiayai sekaligus karena kemampuan anggaran memiliki batas.

Hal itu disampaikan Eri setelah rapat paripurna DPRD Surabaya dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, Selasa 29 September 2026.

Masukan dari DPRD akan dijawab dan dibahas lebih lanjut melalui komisi-komisi untuk menentukan program yang perlu diprioritaskan.

Menurut Eri, prioritas anggaran harus diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, pemerintah juga mendorong proses yang transparan dan objektif, termasuk dalam menentukan penerima bantuan maupun pembangunan infrastruktur.

Data Tak Cukup Jadi Satu-satunya Patokan

Salah satu persoalan yang kembali diperhatikan Pemkot Surabaya adalah data desil untuk menentukan warga yang menjadi prioritas penerima bantuan.

Eri mengatakan data tersebut terus diperbaiki dengan melibatkan masyarakat di tingkat bawah. Menurut dia, kondisi warga di lapangan tidak selalu sepenuhnya tergambarkan dari angka desil.

Ia mencontohkan seseorang yang memiliki empat sepeda motor bisa saja tercatat dalam desil 1–2. Sebaliknya, warga lanjut usia dengan desil lebih tinggi tetap bisa membutuhkan bantuan.

“Jadi, kita harus melihat kondisi sebenarnya. Kalau masyarakat menentukan siapa yang menjadi prioritas dan dituangkan dalam berita acara, datanya akan lebih adil dan lebih tepat sasaran,” kata Eri.

Pendekatan tersebut juga diarahkan untuk menentukan prioritas pembangunan, termasuk program rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan perbaikan jalan.

Pendidikan dan Kesehatan Tetap Masuk Prioritas

Dalam RAPBD 2027, Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 22 persen. Angka itu meningkat dibandingkan alokasi pendidikan dalam RAPBD 2026 yang berada di angka 20 persen.

Sementara anggaran kesehatan dialokasikan hampir 20 persen. Kedua sektor tersebut dikaitkan dengan sejumlah persoalan lain, seperti penanganan stunting, malnutrisi, dan pengurangan kemiskinan.

Selain itu, Pemkot Surabaya menempatkan pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, Rutilahu, serta pengurangan tingkat pengangguran terbuka sebagai bagian dari prioritas RAPBD 2027.

RAPBD Surabaya 2027 sendiri diproyeksikan mencapai Rp12,8 triliun. Rancangan tersebut telah disampaikan Pemkot Surabaya kepada DPRD dalam rapat paripurna sebelumnya (*)