Pemkot Surabaya Tertibkan Rusunawa dan Rumah Kos, 246 Kamar Disegel dan Bangunan Terancam Dibongkar

Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan penertiban terhadap pemanfaatan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan bangunan rumah kos yang dinilai melanggar ketentuan. Sebanyak 246 kamar di Rusun Tanah Merah disegel, sementara tiga bangunan kos lima lantai di kawasan Kandangan Jaya, Kecamatan Benowo, dihentikan aktivitasnya dan disiapkan untuk penanganan lebih lanjut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irna Pawanti, mengatakan penyegelan kamar rusunawa dilakukan karena penghuni tidak memenuhi kewajiban pembayaran sewa atau terjadi pengalihan hak penghunian.

"Kalau rusun kita kemarin ada 246 (kamar) rusun yang kita segel, karena dia (penghuni) tidak membayar atau beralih tangan," kata Irna, Jumat 13 November 2026.

246 Kamar Rusun Tanah Merah Disegel

Penertiban rusunawa tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya memastikan pemanfaatan hunian sesuai peruntukannya. Pengawasan dilakukan untuk mencegah penggunaan unit yang tidak sesuai ketentuan, termasuk pengalihan hak penghunian.

Selain rusunawa, Satpol PP juga melakukan penertiban terhadap bangunan rumah kos yang tidak memenuhi ketentuan perizinan.

Salah satu temuan berada di kawasan Kandangan Jaya, Kecamatan Benowo. Di lokasi tersebut, petugas menemukan tiga bangunan rumah kos milik satu orang yang masing-masing memiliki lima lantai.

Dari tiga bangunan tersebut, dua di antaranya telah beroperasi dan dihuni, sedangkan satu bangunan lainnya masih dalam tahap pembangunan.

Irna mengatakan, seluruh aktivitas pada ketiga bangunan tersebut telah dihentikan karena tidak dilengkapi perizinan.

"Di Kandangan itu ternyata satu gang kos-kosan semua. Nah, ada tiga bangunan yang dibangun lima lantai. Yang dua sudah beroperasi, yang satu sedang pembangunan. Jadi ini kita stop semuanya. Itu satu pemilik kemarin," jelasnya.

Bangunan Kos Lima Lantai Terancam Dibongkar

Menurut Irna, pembangunan rumah kos hingga lima lantai di kawasan permukiman tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menyebut batas maksimal bangunan rumah kos di kawasan tersebut adalah tiga lantai sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2026 tentang Hunian yang Layak.

"Dia tidak punya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dan itu kos-kosan kalau di pemukiman itu (berdiri) sampai lima lantai enggak boleh. Maksimal itu tiga lantai, kalau kos-kosan," tegasnya.

Irna menambahkan, penanganan lebih lanjut terhadap bangunan tersebut tengah dikoordinasikan bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya.

Pemkot Surabaya juga menyiapkan langkah pembongkaran terhadap bangunan yang dinilai melanggar ketentuan.

"Di pemukiman (berdiri) lima lantai, itu pasti nanti akan kita bongkar," ungkap Irna.

Aktivitas Tiga Bangunan Dihentikan

Irna menjelaskan, penghentian aktivitas telah dilakukan terhadap seluruh bangunan yang ditemukan di Kandangan Jaya. Satu bangunan yang masih dalam tahap pengerjaan dihentikan proses pembangunannya, sedangkan dua bangunan lainnya yang sudah beroperasi dan dihuni juga dihentikan aktivitasnya.

"Yang dua sudah aktif, sudah ada orangnya (penghuni). Yang satu proses pembangunan lima lantai," pungkasnya.

Penertiban tersebut menjadi bagian dari pengawasan Pemkot Surabaya terhadap pemanfaatan rusunawa dan pembangunan rumah kos. Pemerintah kota menyatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pemanfaatan hunian dan pembangunan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku. (*)