Pemkab Sidoarjo Siapkan Akses Jalan 2,5 Km untuk Wisata Mangrove di Sedati

Sidoarjo - Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Sidoarjo menyiapkan akses jalan sepanjang sekitar 2,5 kilometer untuk mendukung rencana pengembangan kawasan wisata mangrove di pesisir timur Kecamatan Sedati. Rencana tersebut membutuhkan sekitar 4.505 meter persegi lahan milik TNI Angkatan Laut (TNI AL).

Kawasan yang menjadi fokus pengembangan tahap awal meliputi Desa Tambak Cemandi dan Desa Gisik Cemandi. Pemkab Sidoarjo juga merencanakan pengembangan kawasan wisata mangrove hingga pesisir selatan, termasuk wilayah Kecamatan Jabon.

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Sidoarjo, M. Bachruni Aryawan, menyampaikan kebutuhan lahan tersebut dalam koordinasi dengan Kodaeral V Surabaya pada Kamis, 12 November 2026.

“Kebutuhan lahan untuk akses jalan menuju kawasan wisata mangrove ini sekitar 4.505 meter persegi,” kata Bachruni.

Akses Jalan Dirancang Sepanjang 2,5 Kilometer

Akses menuju kawasan wisata mangrove tersebut direncanakan memiliki panjang sekitar 2,5 kilometer dengan lebar hingga 25 meter. Pembangunannya membutuhkan lahan yang berstatus sebagai Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan dikelola Kodaeral V Surabaya.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Sidoarjo membahas kemungkinan pemanfaatan lahan bersama jajaran Kodaeral V. Rombongan Pemkab diterima Asisten Logistik Kodaeral V Kolonel Laut (T) Sulastono dan Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan Kodaeral V Kolonel Laut (T) Harry Prasetyo.

Pemkab Bahas Tiga Opsi Pemanfaatan Lahan

Pemkab Sidoarjo membahas tiga opsi pemanfaatan lahan, yakni tukar-menukar atau tukar guling, hibah, dan pinjam pakai.

Melalui mekanisme tukar-menukar, pemerintah daerah perlu menyediakan lahan pengganti dengan nilai sekurang-kurangnya setara. 

Sementara itu, hibah merupakan mekanisme pengalihan kepemilikan tanpa kompensasi apabila memenuhi persyaratan dan memperoleh persetujuan sesuai ketentuan.

Adapun pinjam pakai memungkinkan penggunaan aset tanpa biaya sewa dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu pinjam pakai maksimal lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, keputusan mengenai pemanfaatan lahan tersebut tidak dapat ditetapkan langsung oleh Kodaeral V Surabaya. Usulan Pemkab Sidoarjo akan dikaji secara teknis di tingkat Kodaeral V sebelum diteruskan kepada Mabes TNI AL dan Mabes TNI untuk mendapatkan persetujuan.

Survei Lapangan Disiapkan untuk Memastikan Kebutuhan Lahan

Sebagai tindak lanjut koordinasi, Pemkab Sidoarjo bersama Kodaeral V Surabaya akan melakukan survei lapangan. Survei tersebut bertujuan memastikan luas lahan yang dibutuhkan sekaligus mencocokkan rencana akses jalan dengan kondisi di lokasi.

Bachruni mengatakan, survei bersama menjadi tahap penting untuk memastikan kebutuhan lahan sebelum proses pemanfaatan aset dilanjutkan.

“Kita akan segera melakukan survei lapangan bersama Kodaeral V Surabaya untuk memastikan luas dan kebutuhan lahan untuk pembangunan akses jalan menuju kawasan wisata mangrove,” pungkas Bachruni. (*)