Dua Pengemudi Truk Sampah Sebut 11 Nama dalam Dugaan Penyelewengan Solar Subsidi DLH Surabaya

Surabaya – Penelusuran dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya meluas. Pemeriksaan terhadap dua pengemudi truk sampah yang tertangkap tangan menyebut 11 nama lain yang diduga mengetahui atau terlibat dalam praktik tersebut.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, pendalaman kasus tidak berhenti pada dua pengemudi tersebut. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam praktik yang diduga telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Eri mengungkapkan, dugaan penyalahgunaan solar itu bahkan telah terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai wali kota. Ia mengapresiasi Kepala DLH Surabaya M Fikser beserta jajaran yang telah mengungkap dugaan penyimpangan tersebut.

“Ini sudah terjadi puluhan tahun, sebelum saya menjadi wali kota pun sudah terjadi. Makanya ketika ada kepala dinas sekarang yang Pak Fikser bisa membongkar ini, saya matur nuwun sanget (berterima kasih banyak). Tugas kita pemerintah ya membersihkan yang seperti ini. Wong itu duitnya rakyat,” kata Wali Kota Eri, Jumat 13 November 2026.

Menurut Eri, pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan, terutama dalam memastikan anggaran dan fasilitas negara digunakan sesuai peruntukannya. Ia meminta penelusuran dilakukan secara menyeluruh dan dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

“Kita masih mendalami itu ya. Tapi saya meminta itu untuk dilaporkan di aparat penegak hukum karena ini sudah terjadi puluhan tahun,” tegasnya.

Pemeriksaan Awal Sebut 11 Nama Lain

Sementara itu, Kepala DLH Surabaya M Fikser mengatakan, hasil pemeriksaan internal menunjukkan dugaan pengalihan solar subsidi tidak hanya dilakukan oleh dua pengemudi yang tertangkap tangan.

Dari pemeriksaan awal terhadap keduanya, muncul penyebutan 11 nama lain yang diduga mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan praktik tersebut.

“Dari dua ini kemudian menyebutkan nama 11 orang. Mereka mengaku bukan dia sendiri, tetapi semua. Jadi, ini dengan waktu yang lama,” ungkap Fikser.

Fikser menjelaskan, praktik tersebut diduga dilakukan dengan memindahkan solar dari tangki kendaraan pengangkut sampah ke dalam galon untuk kemudian dijual kepada penadah. BBM tersebut berasal dari alokasi subsidi bagi armada pengangkut sampah yang melayani rute dari tempat penampungan sementara (TPS) menuju tempat pemrosesan akhir (TPA).

Berdasarkan informasi yang diperoleh DLH, solar yang dialihkan diduga dijual kembali kepada pihak lain, termasuk petani yang membutuhkan bahan bakar untuk mengoperasikan mesin diesel. Lokasi transaksi disebut berada di sekitar kawasan TPS, sedangkan pihak yang diduga menjadi penadah tinggal di luar kawasan tersebut.

“Penadah ini informasinya jual sama para petani yang menggunakan mesin diesel untuk menyedot air atau ada aktivitas lain,” katanya.

Dua Pengemudi Disebut Mendapat Rp160 Ribu per Minggu

Fikser menyebut, berdasarkan pengakuan awal dua pengemudi yang tertangkap, mereka memperoleh uang sekitar Rp160 ribu setiap minggu dari penjualan solar yang dialihkan.

Namun, ia menduga nilai yang diperoleh berpotensi lebih besar sehingga masih perlu didalami melalui pemeriksaan lebih lanjut.

“Rata-rata pengakuan mereka yang tertangkap itu dia jual per minggunya dapat uang Rp160 ribu. Saya yakin lebih tinggi,” ujarnya.

DLH Surabaya telah menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. Pemeriksaan terhadap sejumlah pihak juga mulai berjalan di Kejaksaan Negeri Surabaya.

Fikser menjelaskan, perkara tersebut diarahkan pada penanganan tindak pidana korupsi karena berkaitan dengan penyalahgunaan BBM subsidi.

Dua Pegawai PPPK Diusulkan Mendapat Sanksi Berat

Selain proses hukum, DLH Surabaya juga mengusulkan sanksi berat terhadap dua pegawai yang tertangkap tangan. Keduanya berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga pemberhentian harus melalui tahapan administrasi dan pemeriksaan kepegawaian.

“Yang ditangkap dua orang karena ada bukti, itu kita ajukan proses sanksi berat. Mereka statusnya PPPK, sehingga untuk memecat harus melalui proses administrasi kepegawaian. Mereka sudah diperiksa di badan kepegawaian dan sekarang dipanggil dalam proses di Kejaksaan Negeri,” jelasnya.

DLH Perketat Pengawasan Solar untuk 120 Truk Sampah

Sebagai langkah pencegahan, DLH Surabaya juga memperketat pengawasan penggunaan BBM pada armada pengangkut sampah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan sistem GPS untuk memantau jarak tempuh dan menghitung kebutuhan solar berdasarkan rute serta ritasi pengangkutan.

Fikser menjelaskan, DLH memiliki sekitar 300 armada operasional. Dari jumlah tersebut, sebanyak 120 kendaraan pengangkut sampah dari TPS menuju TPA memperoleh BBM subsidi.

Kebutuhan solar setiap kendaraan berbeda, bergantung pada jarak tempuh dan jumlah ritasi pengangkutan. Karena itu, pengawasan dilakukan dengan menghitung kebutuhan bahan bakar berdasarkan data perjalanan kendaraan.

“Kami sudah menghitung dengan GPS berapa jarak dan dibagi dengan per liter. Jadi, kami sudah tahu kebutuhan mereka itu pasti berapa setiap titik. Akhirnya, kami sudah mengubah semua di internal tentang bagaimana pemberian BBM ke setiap kendaraan,” pungkasnya.

Penyebutan 11 nama dalam pemeriksaan awal tersebut menjadi bagian dari pendalaman dugaan penyelewengan solar subsidi di lingkungan DLH Surabaya. Keterlibatan masing-masing pihak tetap harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penegakan hukum. (*)