Pemprov Jatim Siapkan Enam Strategi untuk Perkuat Penanggulangan TB hingga 2029

Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan enam strategi untuk memperkuat penanggulangan tuberkulosis (TB) selama periode 2027–2029. Strategi tersebut mencakup penguatan kepemimpinan, akses diagnosis dan pengobatan, pencegahan penularan, hingga keterlibatan masyarakat dan berbagai sektor.

Penyusunan strategi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Tuberkulosis 2027–2029 di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kamis, 12 November 2026.

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Farida Cahyani, mengatakan RAD periode sebelumnya perlu dievaluasi dan diperbarui agar kebijakan penanganan TB lebih sesuai dengan kebutuhan.

“Sebelumnya, Pemprov Jatim telah memiliki RAD Penanggulangan TB Tahun 2025–2026 yang perlu dievaluasi dan diperbarui agar strategi penanganan ke depan semakin terarah dan sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.

Enam Strategi Masuk Penyusunan RAD TB 2027–2029

Dalam penyusunan RAD TB 2027–2029, terdapat enam strategi utama yang menjadi perhatian. Strategi tersebut meliputi penguatan kepemimpinan dan komitmen, akses diagnosis dan pengobatan, promosi dan pencegahan, riset dan teknologi, penguatan komunitas dan multisektor, serta manajemen sistem kesehatan.

Enam strategi itu menjadi kerangka dalam memperkuat upaya penemuan kasus, memastikan akses pengobatan bagi pasien, serta mencegah penularan TB di masyarakat.

Namun, dokumen RAD 2027–2029 masih dalam tahap penyusunan. Rincian target dan program pelaksanaan untuk masing-masing strategi belum dijelaskan dalam bahan rapat koordinasi.

Penganggaran TB Dibahas dalam Perencanaan APBD 2027

Penyusunan RAD juga berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran daerah. Narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, Erinda Dwi Aryanti, memaparkan materi mengenai perencanaan dan penganggaran penanggulangan TB untuk 2027.

Pembahasan tersebut menyoroti pentingnya menerjemahkan arah kebijakan nasional ke dalam perencanaan daerah, khususnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.

“Fokus kebijakan tersebut meliputi kepastian pengobatan bagi pasien, perluasan penemuan kasus, serta pencegahan penularan,” katanya.

Selain perencanaan anggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD TB 2025–2026 juga menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan berikutnya. 

Evaluasi terhadap peran perangkat daerah diharapkan menjadi dasar berbasis bukti untuk merumuskan strategi penanggulangan TB periode 2027–2029.

Pemprov Jatim Libatkan TNI, Polri hingga Perguruan Tinggi

Penyusunan RAD TB 2027–2029 turut melibatkan berbagai unsur lintas sektor. Peserta rapat berasal dari perangkat daerah Pemprov Jatim, Polda Jatim, Kodam V/Brawijaya, Koarmada II, TP PKK Jatim, Forum CSR Jatim, organisasi Islam, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, perguruan tinggi, hingga media massa.

Narasumber dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Fariani Syahrul, membahas pembagian peran masing-masing perangkat daerah dalam mendukung penanggulangan TB.

Keterlibatan lintas sektor tersebut diperlukan karena penanggulangan TB tidak hanya berkaitan dengan pelayanan kesehatan. 

Upaya ini juga membutuhkan dukungan edukasi, komunikasi publik, pemberdayaan masyarakat, serta kebijakan dan penganggaran yang terintegrasi.

RAD TB 2027–2029 Menunggu Penetapan Gubernur

Setelah rapat koordinasi, pertemuan lanjutan akan dilaksanakan untuk mematangkan dokumen RAD Penanggulangan TB 2027–2029. 

Dokumen tersebut selanjutnya akan diproses sebelum ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Penyusunan rencana aksi ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jatim memperkuat koordinasi dan kesinambungan program penanggulangan TB. Sinergi lintas sektor diharapkan mendukung percepatan eliminasi TB pada 2030.

Dalam pembahasan perencanaan tersebut, Erinda menekankan pentingnya menerjemahkan arah kebijakan nasional ke dalam program dan anggaran daerah.

“Fokus kebijakan tersebut meliputi kepastian pengobatan bagi pasien, perluasan penemuan kasus, serta pencegahan penularan,” pungkasnya (*)