Gresik Kembangkan Layanan Informasi Publik via WhatsApp Bot, Warga Bisa Lacak Permohonan

Gresik - Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Gresik mengembangkan layanan informasi publik melalui WhatsApp Bot dan fitur pelacakan status permohonan. Inovasi ini disiapkan untuk mempermudah masyarakat berkonsultasi dan memantau proses permintaan informasi kepada pemerintah daerah.

Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif memaparkan inovasi tersebut dalam tahapan wawancara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik tingkat Provinsi Jawa Timur yang berlangsung secara virtual, Kamis, 12 November 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Alif menegaskan pentingnya mempertahankan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam mengelola keterbukaan informasi publik.

“Pemkab Gresik berkomitmen untuk tidak memutasi pejabat yang telah belajar, tersertifikasi, dan berdedikasi di bidangnya. Salah satunya adalah rekan-rekan di Diskominfo yang terus berjuang meningkatkan hasil Monev dari tahun ke tahun,” tegasnya.

Kembangkan Layanan Informasi Berbasis WhatsApp

Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Pemkab Gresik mengembangkan layanan konsultasi dan jawaban permohonan informasi melalui WhatsApp.

Pemerintah daerah juga mengintegrasikan WhatsApp Bot dan fitur pelacakan status permohonan informasi publik. Dengan fitur tersebut, pemohon dapat mengetahui perkembangan permintaan informasi yang diajukan.

Selain layanan digital, Pemkab Gresik memperkuat pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Upaya ini dilakukan melalui publikasi informasi secara konsisten di situs web resmi dan media mitra, pengawasan serta evaluasi pengelolaan PPID, hingga peninjauan Daftar Informasi Publik.

Perkuat PPID hingga Tingkat Desa

Penguatan pelayanan informasi juga menyasar PPID tingkat desa. Pemkab Gresik memberikan pendampingan teknis dalam penilaian Self Assessment Questionnaire (SAQ), mengoptimalkan layanan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi konsultasi permohonan informasi.

Pemkab Gresik juga memfasilitasi pendampingan sengketa informasi bersama Bagian Hukum. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kapasitas pengelola informasi di tingkat desa.

Dari sisi kebijakan, penyelenggaraan keterbukaan informasi didukung sejumlah regulasi daerah. Di antaranya Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Keputusan Bupati Gresik Nomor 043/178/HK437.12/2026 tentang PPID Pemkab Gresik, serta Surat Edaran Bupati Nomor 24 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan PPID di Tingkat Desa.

Anggaran Keterbukaan Informasi Rp27,38 Juta

Pemkab Gresik mengalokasikan anggaran khusus keterbukaan informasi publik sebesar Rp27.381.000. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi, termasuk pendampingan PPID desa.

Alif menilai keterbukaan informasi juga penting untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik di tengah masyarakat. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan informasi mengenai kebijakan dan program pembangunan dapat diakses serta dipahami publik.

“Ketertutupan informasi justru akan memicu lebih banyak masalah. Sebaliknya, jika seluruh informasi disampaikan secara terbuka, masyarakat akan teredukasi dengan baik. Dengan demikian, kita dapat lebih fokus untuk memikirkan dan menyelesaikan persoalan pembangunan yang lain,” pungkasnya. (*)