Aspirasi CFD Jalan Pagerwojo Gagal Terwujud, Bupati Subandi Pilih Pertahankan Satu Titik di Alun-alun Sidoarjo

Sidoarjo -  Aspirasi masyarakat untuk menggelar Car Free Day (CFD) di Jalan Pagerwojo belum terwujud. Bupati Sidoarjo Subandi tetap mempertahankan kebijakan penyelenggaraan CFD yang dipusatkan di kawasan Alun-alun Sidoarjo dengan pertimbangan menghindari kepadatan aktivitas masyarakat dan kemacetan lalu lintas.

Aspirasi tersebut disampaikan Gerakan Aspirasi Masyarakat Pagerwojo secara langsung kepada Subandi di Pendopo Delta Wibawa, Jumat, 13 November 2026.

Subandi mengatakan, penyelenggaraan CFD di banyak lokasi perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Ia khawatir penambahan titik kegiatan justru menimbulkan kepadatan.

“Penyelenggaraan CFD di banyak titik harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Kalau CFD dibuka di banyak tempat, khawatirnya nanti justru crowded,” kata Subandi.

Pemkab Tetap Beri Ruang bagi Pedagang

Meski mempertahankan CFD di satu lokasi utama, Subandi menegaskan kebijakan tersebut bukan berarti menutup kesempatan masyarakat untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

Pemkab Sidoarjo tetap memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pedagang kaki lima (PKL), khususnya warga Sidoarjo, untuk berjualan di kawasan CFD dengan mengikuti regulasi yang berlaku.

Subandi juga meminta agar penataan iuran mingguan pedagang dibenahi sehingga tidak memberatkan pelaku usaha kecil.

“Ayo kita bersama-sama menata CFD yang ada di Alun-alun ini, termasuk iuran per minggunya kita benahi agar tidak memberatkan pedagang. Karena kan mereka ini berjualan, kasihan kalau tarikannya mahal,” ujarnya.

Melalui penataan tersebut, aktivitas perdagangan diharapkan lebih terorganisasi. Pedagang dapat memperoleh kesempatan meningkatkan pendapatan, sementara masyarakat tetap bisa menikmati ruang publik dengan nyaman.

CFD di Kecamatan Masih Dimungkinkan

Meski CFD kabupaten tetap dipusatkan di Alun-alun Sidoarjo, Subandi menyebut kegiatan serupa di tingkat kecamatan masih dimungkinkan.

Namun, penyelenggaraannya harus memenuhi ketentuan perizinan, berkoordinasi dengan camat dan kapolsek setempat, serta tidak mengganggu fasilitas maupun pelayanan di lingkungan kecamatan.

“Saya izinkan apabila tidak mengganggu fasilitas yang ada di kecamatan. Tetap koordinasi dengan camat dan kapolsek setempat, termasuk terkait perizinannya,” ujarnya. (*)