Jatim Perkuat Pencegahan Zoonosis, Pacitan dan Lumajang Jadi Lokus Intervensi

Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Lumajang sebagai lokus intervensi penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk mendukung pencegahan zoonosis dan Penyakit Infeksi Emerging (PIE).

Penetapan tersebut dibahas dalam kegiatan Asesmen Implementasi PHBS untuk Pencegahan Zoonosis dan PIE Tingkat Provinsi Jawa Timur di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis, 22 Oktober 2026.

Forum ini membahas program, kebijakan, tata kelola, serta komitmen lintas sektor dalam mendukung upaya pencegahan penyakit.

Staf Ahli Bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, Aris Darmansyah Edisaputra, mengatakan pencegahan zoonosis membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. 

Upaya tersebut tidak cukup dilakukan oleh satu sektor, tetapi perlu didukung pemerintah, komunitas, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

Menurut Aris, pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat perlu dilakukan secara konsisten, baik untuk menjaga kesehatan diri maupun kebersihan lingkungan. 

Setiap sektor juga diharapkan menjalankan kewenangannya dan memberikan kontribusi nyata untuk mengurangi risiko penularan penyakit.

“Semoga kegiatan ini berlangsung secara produktif dan menjadi momentum komitmen kita bersama dalam upaya penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat untuk pencegahan Zoonosis dan PIE di Provinsi Jawa Timur,” ujarnya.

Pacitan dan Lumajang disiapkan sebagai lokus intervensi

Asisten Deputi Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting Kemenko PMK RI, Jelsi Natalia Marampa, menjelaskan bahwa program asesmen dilaksanakan di empat provinsi terpilih, yakni Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Sulawesi Selatan.

Dalam program tersebut, setiap provinsi menetapkan dua kabupaten atau kota sebagai lokus intervensi. Di Jawa Timur, wilayah yang dipilih adalah Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Lumajang.

Jelsi berharap penguatan program di kedua daerah tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bagi kabupaten dan kota lainnya di Jawa Timur. Namun, pelaksanaan kegiatan ini masih menjadi tahap awal untuk memperkuat sinergi dan komunikasi antarpihak.

“Kami berharap melalui forum ini, peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur semakin kuat dalam upaya pencegahan zoonosis ini. Walaupun hanya dua kabupaten, tapi nanti akan menjadi model atau contoh kabupaten/kota lainnya, dan menjadi wajah Provinsi Jawa Timur. Pertemuan ini hanya awal, kita akan terus bersinergi dan berkomunikasi,” tuturnya.

Koordinasi lintas sektor perlu diperkuat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Imam Hidayat, mengapresiasi dukungan Kemenko PMK RI dan perangkat daerah yang terlibat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Menurut Imam, peningkatan kesadaran masyarakat perlu diikuti kemampuan pemerintah merespons potensi kejadian zoonosis secara cepat. Karena itu, asesmen diharapkan tidak berhenti pada diskusi atau penyampaian arahan, tetapi turut memperkuat koordinasi dan kerja sama lintas sektor.

Ia juga menekankan pentingnya upaya promotif dan preventif sebagai bagian dari pencegahan penyakit. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menekan risiko sebelum masyarakat membutuhkan penanganan kuratif.

“Upaya promotif dan preventif perlu menjadi perhatian utama agar risiko penyakit dapat ditekan sebelum memerlukan penanganan kuratif,” tegasnya.

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, serta unsur fakultas kedokteran hewan dan kesehatan masyarakat dari perguruan tinggi di Jawa Timur.

Penetapan Pacitan dan Lumajang sebagai lokus intervensi menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan zoonosis dan PIE di Jawa Timur. (*)