Penerimaan BLUD RSUD Jatim Turun Rp46,8 Miliar, DPRD Minta Kemandirian Rumah Sakit Jadi Prioritas

Surabaya - Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur turun Rp46,817 miliar dalam pembahasan APBD 2027.

DPRD Jatim meminta pemerintah provinsi memprioritaskan kemandirian BLUD agar pengelolaan rumah sakit tetap kuat dan standar pelayanan kesehatan kepada masyarakat terjaga.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Jairi Irawan, menilai penurunan penerimaan sejumlah rumah sakit daerah perlu menjadi perhatian pemerintah provinsi. 

Penguatan kemandirian BLUD, menurutnya, harus menjadi salah satu prioritas dalam pengelolaan rumah sakit.

"Dalam hal penerimaan dari sistem BLUD, padahal sistem ini untuk sejumlah RSUD mengalami efisiensi/penurunan. Target kemandirian BLUD menjadi penting dan harus diprioritaskan," kata Jairi, Kamis, 12 November 2026.

Penerimaan BLUD Jadi Penyumbang Terbesar Penurunan PAD

Penurunan penerimaan BLUD rumah sakit tersebut tercantum dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim yang dibacakan dalam rapat paripurna pada 5 November 2026. Dalam laporan itu, penerimaan BLUD rumah sakit tercatat turun Rp46,817 miliar.

Penurunan tersebut menjadi penyumbang terbesar turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur. Sementara itu, pertumbuhan PAD dalam APBD 2027 hanya sekitar 0,2 persen dibandingkan APBD 2026.

Berdasarkan struktur APBD 2027 yang disepakati, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp26,545 triliun. Dari jumlah tersebut, PAD mencapai Rp17,686 triliun.

Adapun belanja daerah ditetapkan sebesar Rp27,636 triliun. Dalam pembahasan anggaran, pendapatan daerah meningkat Rp138,112 miliar dan kenaikan tersebut seluruhnya bersumber dari transfer pemerintah pusat.

Sebaliknya, PAD turun Rp20,255 miliar dibandingkan angka dalam nota keuangan. Penurunan terutama bersumber dari retribusi daerah, termasuk penerimaan melalui sistem BLUD rumah sakit.

DPRD Dorong Koordinasi Antar Rumah Sakit

Selain memperkuat kemandirian BLUD, Jairi meminta pemerintah provinsi menginisiasi harmonisasi dan koordinasi terintegrasi antara rumah sakit milik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.

Menurutnya, koordinasi antar rumah sakit diperlukan untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Jawa Timur. Ia juga mendorong adanya regulasi yang dapat memperkuat posisi rumah sakit milik pemerintah provinsi.

Penguatan pengelolaan tersebut harus tetap memperhatikan standar pelayanan minimal (SPM). Jairi mengingatkan agar penurunan penerimaan BLUD tidak menjadi alasan untuk menurunkan standar pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dinkes Jatim Diminta Perkuat Program Kesehatan

Jairi juga meminta Dinas Kesehatan Jawa Timur meningkatkan promosi program-program peningkatan kualitas kesehatan kepada masyarakat.

Upaya tersebut diharapkan berjalan beriringan dengan penguatan pengelolaan rumah sakit daerah. 

Dengan demikian, kemandirian BLUD tidak hanya menjadi target pengelolaan keuangan, tetapi juga tetap sejalan dengan pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.

Dalam rapat paripurna, Fraksi Partai Golkar menyatakan menyetujui penetapan Raperda APBD Jawa Timur 2027 menjadi peraturan daerah sesuai struktur anggaran yang telah disepakati Banggar DPRD Jatim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan, termasuk pentingnya memperkuat kemandirian BLUD rumah sakit di tengah penurunan penerimaan yang tercatat dalam pembahasan APBD 2027. (*)