DPRD dan Pemprov Jatim Sepakati Raperda APBD 2027, Belanja Rp27,63 Triliun

Surabaya - DPRD Jatim bersama Pemprov Jawa Timur menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 dengan target belanja daerah sebesar Rp27,63 triliun. 

Persetujuan bersama tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Jatim di Surabaya, Rabu, 11 November 2026, dengan target pendapatan daerah sebesar Rp26,54 triliun.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim Blegur Prijanggono, didampingi Ketua DPRD Jatim M. Musyafak serta Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono dan Hidayat. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut hadir bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono.

“Seluruh fraksi di DPRD Jatim dapat menerima dan menyetujui Raperda tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027. Semua saran, masukan, dan harapan fraksi-fraksi agar segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Jatim,” kata Blegur Prijanggono.

Persetujuan tersebut menjadi hasil pembahasan antara DPRD dan Pemprov Jatim. Selanjutnya, anggaran daerah tahun 2027 diarahkan untuk mendukung sembilan prioritas pembangunan yang disampaikan Gubernur Khofifah.

Sembilan Prioritas Pembangunan Jawa Timur

Khofifah menyampaikan, sembilan prioritas pembangunan tersebut meliputi percepatan pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, dan penguatan infrastruktur konektivitas.

Prioritas lainnya mencakup peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan, peningkatan mutu pendidikan, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pemprov Jatim juga memprioritaskan perbaikan tata kelola pemerintahan, pemeliharaan keharmonisan masyarakat, dan pelestarian lingkungan hidup.

Khofifah menjelaskan, persetujuan Raperda APBD 2027 merupakan puncak dari rangkaian pembahasan intensif, dinamis, dan konstruktif antara Pemprov Jatim dan DPRD Jatim.

Pembahasan tersebut dilakukan untuk memastikan target prioritas pembangunan daerah dapat dicapai melalui sinergi kedua lembaga.

"Proses ini merupakan puncak dari serangkaian pembahasan yang intens, dinamis, dan konstruktif antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Timur untuk memastikan ketercapaian target prioritas pembangunan. Semoga kita terus bersinergi untuk mengemban tugas dan amanah dari masyarakat Jawa Timur,” tutur Khofifah.

Raperda APBD 2027 Dikirim ke Mendagri

Setelah disetujui bersama, Raperda APBD Jatim 2027 akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menjalani evaluasi. Penyampaian tersebut ditargetkan paling lambat tiga hari sejak tanggal persetujuan.

Tahapan evaluasi ini menjadi bagian dari proses lanjutan sebelum Raperda ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Raperda yang telah disetujui bersama ini akan segera disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga hari sejak tanggal persetujuan untuk dilakukan evaluasi,” pungkasnya.(*)