SAPAJATIM
EKONOMI

Piutang PBB-P2 Sidoarjo Tembus Rp510,6 Miliar, BPPD Akui Terkendala Data dan Penagihan

sapajatim · 20 November 2026 13:08 WIB
Piutang PBB-P2 Sidoarjo Tembus Rp510,6 Miliar, BPPD Akui Terkendala Data dan Penagihan
Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, Yudhi Iriyanto (Dok. Istimewa)

Sidoarjo — Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp510,651 miliar per 31 Desember 2025. Akumulasi tersebut berasal dari sejumlah tahun pajak, termasuk tunggakan yang tercatat sejak 1994.

Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, Yudhi Iriyanto, mengatakan penanganan piutang tidak hanya difokuskan pada tunggakan tahun berjalan. Pemerintah daerah juga harus menelusuri piutang historis yang membutuhkan pemeriksaan lebih mendalam terhadap objek dan subjek pajak.

“Salah satu tantangan utama yang kami hadapi adalah adanya akumulasi tunggakan dari tahun-tahun pajak sebelumnya. Oleh karena itu, penanganan piutang tidak hanya difokuskan pada tunggakan tahun berjalan, tetapi juga diarahkan pada penyelesaian piutang historis,” kata Yudhi. Jumat, 20 November 2026.

Piutang Terakumulasi Sejak 1994

BPPD mengelompokkan piutang PBB-P2 ke dalam empat periode, yakni tahun pajak 2025, 2023–2024, 2021–2022, serta 1994–2020. Prioritas penanganan ditentukan berdasarkan besaran nilai piutang, usia tunggakan, dan potensi ketertagihannya.

Penelusuran piutang lama mencakup keberadaan objek pajak, subjek pajak, status kepemilikan tanah dan bangunan, hingga riwayat pembayaran. BPPD juga menghadapi perubahan kondisi objek dan data wajib pajak yang tidak lagi sesuai.

“Piutang tahun pajak lama memerlukan penelusuran dan verifikasi lebih mendalam, baik terhadap keberadaan objek pajak, subjek pajak, status kepemilikan, maupun riwayat pembayaran,” ujarnya.

Kepatuhan dan Validitas Data Jadi Kendala

Yudhi menjelaskan, tingginya akumulasi piutang tidak disebabkan satu faktor. Persoalannya mencakup kepatuhan wajib pajak, validitas data objek dan subjek pajak, penyelesaian administrasi perpajakan, serta efektivitas penagihan.

Pada aspek kepatuhan, masih terdapat wajib pajak yang belum membayar meskipun Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) telah diterbitkan. Sementara pada aspek pendataan, terdapat wajib pajak yang telah meninggal dunia, perubahan kepemilikan, alamat yang tidak sesuai, hingga perubahan kondisi objek pajak.

“Tingginya akumulasi piutang PBB-P2 tidak disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi merupakan kombinasi beberapa permasalahan yang perlu ditangani secara komprehensif,” jelas Yudhi.

BPPD Sidoarjo membagi piutang ke dalam enam klaster berdasarkan kondisi objek dan subjek pajak. Klasifikasi tersebut meliputi objek dan wajib pajak masih ada, objek ada tetapi wajib pajak tidak ada, serta objek dan wajib pajak tidak ditemukan.

Tiga klaster lainnya mencakup objek pajak ganda, objek yang sedang bersengketa, serta objek yang telah beralih menjadi bukan objek pajak karena menjadi fasilitas sosial atau fasilitas umum (fasos/fasum).

Dari hasil klasifikasi itu, BPPD Sidoarjo membedakan piutang yang siap ditagih, membutuhkan pemutakhiran data, masih memerlukan penyelesaian administrasi atau sengketa, serta perlu ditelusuri lebih lanjut.

“Kami tidak ingin serta-merta menyatakan seluruh Rp510,651 miliar dapat direalisasikan dalam waktu singkat. Hasil klasifikasi tersebut menjadi dasar penetapan target penagihan yang realistis dan terukur,” ungkapnya.

BPPD Sidoarjo Tagih 900 NOP dalam Lima Hari

Untuk menangani tunggakan, BPPD Sidoarjo menjalankan penagihan berdasarkan prioritas nilai piutang dan validitas data. Langkah tersebut dilakukan melalui verifikasi objek pajak, penyampaian Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), serta penambahan tenaga penagihan.

BPPD juga melibatkan tenaga outsourcing untuk memperluas jangkauan penagihan kepada wajib pajak. Pada 9–13 November 2026, petugas melakukan upaya penagihan terhadap 900 Nomor Objek Pajak (NOP).

Dari kegiatan tersebut, sebanyak 95 NOP melakukan pembayaran dengan nilai total Rp43.235.459. Capaian itu merupakan hasil dari kegiatan penagihan pada periode lima hari tersebut.

Optimalisasi Penagihan dan Pembayaran Digital

Selain penagihan langsung, BPPD mengoptimalkan program pooling PBB bersama pemerintah desa dan kelurahan. Upaya tersebut juga didukung optimalisasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (BHP).

BPPD turut memperkuat verifikasi dan validasi data, terutama untuk piutang lama. Kanal pembayaran digital dan QRIS juga dioptimalkan untuk memudahkan wajib pajak memenuhi kewajibannya.

“Kami melaksanakan verifikasi data objek pajak dan penyampaian Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB-P2,” terang Yudhi.

Dalam keterangannya, Yudhi menyebut capaian penanganan tunggakan pajak daerah tahun 1994–2025 telah mencapai Rp57,33 miliar atau 11,23 persen. Angka tersebut disampaikan sebagai capaian keseluruhan penanganan tunggakan pajak daerah tahun 2026. (*)

Pewarta: Syaiful Bahri
Editor: sapajatim

Tags

Komentar

Belum ada komentar.

Terkait

Terpopuler - EKONOMI