SAPAJATIM
NEWS

Dishub Sidoarjo Targetkan PAD Parkir Awal Rp5,1 Miliar, Anggaran Operasional Malah Rp5,544 Miliar

sapajatim · 18 November 2026 15:45 WIB
Dishub Sidoarjo Targetkan PAD Parkir Awal Rp5,1 Miliar, Anggaran Operasional Malah Rp5,544 Miliar
Budi Basuki, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo (Dok. Istimewa)

Sidoarjo — Rancangan biaya operasional pengelolaan parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo dalam Rancangan APBD (R-APBD) 2027 mencapai Rp5,544 miliar. 

Angka tersebut lebih besar dibandingkan target awal pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir yang sebelumnya disampaikan sebesar Rp5,1 miliar.

Rancangan anggaran Rp5,544 miliar itu tercantum dalam Raperda APBD 2027 untuk biaya koordinasi dan pengawasan izin penyelenggaraan serta pembangunan fasilitas parkir.

Sementara itu, target PAD parkir sebesar Rp5,1 miliar sebelumnya disampaikan Kepala Dishub Sidoarjo saat apel juru parkir di Parkir Timur GOR Delta, Jumat, 16 Oktober 2026. 

Dengan perbandingan kedua angka tersebut, rancangan biaya operasional lebih besar Rp444 juta dibandingkan target pendapatan awal.

Persoalan target pendapatan parkir ini juga menjadi perhatian karena pada APBD 2026 Dishub Sidoarjo semula menargetkan PAD retribusi parkir sebesar Rp13,5 miliar. 

Namun, target tersebut tidak tercapai sehingga diturunkan menjadi Rp4,1 miliar melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2026.

Kepala Dishub Sidoarjo Budi Basuki menjelaskan, target pendapatan retribusi parkir untuk 2027 mengalami perubahan setelah dilakukan pembahasan kembali. Target yang sebelumnya disampaikan Rp5,1 miliar kini menjadi Rp7,9 miliar.

"Setelah dilakukan pembahasan kembali, Ada perubahan target menjadi Rp7,9 Miliar," kata Budi Basuki saat dikonfirmasi, Rabu, 18 November 2026.

Biaya Operasional Masih Bisa Berubah

Budi mengatakan, rancangan biaya operasional sebesar Rp5,544 miliar belum bersifat final. Anggaran tersebut masih dapat berubah karena APBD 2027 belum disahkan.

Menurut Budi, perhitungan biaya operasional tersebut menggunakan asumsi target PAD sebesar Rp13,5 miliar. Anggaran itu juga berkaitan dengan pembayaran imbal jasa menggunakan skema 40:60 dengan juru parkir (jukir) di bawah Dishub.

Dengan perubahan target PAD menjadi Rp7,9 miliar, Budi menyebut besaran biaya operasional seharusnya tidak lagi sama dengan rancangan sebelumnya. Artinya, perhitungan anggaran perlu menyesuaikan perubahan target pendapatan tersebut.

"Biaya operasional untuk imbal jasa dengan para jukir," pungkasnya. (*)

Pewarta: Syaiful Bahri
Editor: sapajatim

Tags

Komentar

Belum ada komentar.

Terkait

Terpopuler - NEWS