BKK Sidoarjo Naik Jadi Rp600 Juta Per Desa pada 2027, Inspektorat Temukan 128 Desa Belum Memadai
Sidoarjo — Inspektorat Kabupaten Sidoarjo menemukan 128 desa masuk kategori kurang memadai dan belum memadai dalam evaluasi tata kelola pemerintahan desa. Temuan tersebut muncul saat Pemkab Sidoarjo merencanakan peningkatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) menjadi Rp600 juta per desa pada 2027.
Evaluasi dilakukan terhadap 318 desa di 18 kecamatan. Pemeriksaan berlangsung mulai 26 Januari hingga 27 Oktober 2026.
Hasil evaluasi disampaikan dalam kegiatan Gelar Evaluasi Menuju Akuntabilitas Desa (GEMA DESA) 2026 di Pendopo Delta Wibawa, Rabu, 18 November 2026.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Mohammad Ainur Rahman, yang hadir mewakili Bupati H. Subandi, menegaskan bahwa pengelolaan anggaran desa harus mengutamakan manfaat bagi masyarakat.
“Setiap rupiah anggaran desa harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Ainur Rahman.
128 Desa Masuk Dua Kategori Terbawah
Inspektorat melakukan penilaian berdasarkan lima indikator. Meliputi tata kelola keuangan desa, kesesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), kelengkapan dokumen pekerjaan fisik, pengelolaan aset desa, serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Dari 318 desa yang dievaluasi, sebanyak 25 desa masuk kategori sangat memadai. Kemudian 71 desa berkategori memadai dan 94 desa cukup memadai.
Sementara itu, 88 desa masuk kategori kurang memadai. Sebanyak 40 desa lainnya berada dalam kategori belum memadai.
Dengan demikian, terdapat 128 desa atau sekitar 40,25 persen dari seluruh desa yang dievaluasi dalam dua kategori tersebut.
Inspektorat juga mencatat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki. Di antaranya pertanggungjawaban dokumen belanja, kepatuhan perpajakan, administrasi pencairan dan pertanggungjawaban keuangan, serta pengelolaan aset dan BUMDes.
Inspektur Kabupaten Sidoarjo, Andjar Surjadianto, mengatakan desa-desa tersebut akan mendapat pembinaan intensif. Pengawasan dilakukan melalui audit dan pemantauan secara berkelanjutan.
“Terhadap desa-desa tersebut akan kami lakukan pembinaan secara intensif melalui continuous auditing dan continuous monitoring. Apabila diperlukan, akan dilakukan audit untuk memastikan perbaikan tata kelola berjalan optimal,” ujar Andjar.
BKK Desa Direncanakan Rp600 Juta pada 2027
Di sisi lain, Pemkab Sidoarjo merencanakan peningkatan alokasi BKK untuk setiap desa pada 2027. Pada 2026, bantuan tersebut disalurkan sebesar Rp200 juta per desa.
Ainur Rahman menyampaikan bahwa alokasi BKK tahun depan direncanakan meningkat menjadi Rp600 juta per desa. Angka tersebut merupakan rencana yang disampaikan pemerintah daerah.
“Tahun ini BKK sudah kami salurkan sebesar Rp200 juta per desa. Insyaallah tahun depan meningkat menjadi Rp600 juta per desa,” kata Ainur Rahman.
Ia juga mengajak pemerintah desa dan masyarakat menjaga pembangunan agar berjalan bersama antara wilayah desa dan perkotaan.
“Mari bersama-sama mewujudkan semangat menata desa, membangun kota, karena desa dan kota harus tumbuh berkembang bersama demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo,” ujarnya.
Pemkab Tegaskan Pengawasan Pengelolaan Desa
Dalam kegiatan GEMA DESA 2026, Pemkab Sidoarjo juga menegaskan komitmen memperkuat pengawasan dan akuntabilitas keuangan desa. Pemerintah daerah menyatakan menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap praktik gratifikasi.
Pemkab menyebut transfer ke daerah mengalami penurunan sebesar 20,12 persen. Sementara itu, target pendapatan APBD Sidoarjo 2026 disesuaikan menjadi Rp4,956 triliun.
Pada kesempatan tersebut, Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, disebut sedang menjalani penilaian KPK sebagai calon percontohan Desa Antikorupsi tingkat nasional. Proses penilaian itu masih berlangsung.
Pemkab juga menyiapkan enam desa sebagai nominasi pengembangan model Desa Antikorupsi. Keenamnya yakni Desa Sugihwaras, Bligo, dan Larangan di Kecamatan Candi; Desa Keboananom di Kecamatan Gedangan; Desa Sidomojo di Kecamatan Krian; serta Desa Sumput di Kecamatan Sidoarjo.
Selain evaluasi, Pemkab memberikan penghargaan kepada 10 desa dengan pengelolaan keuangan terbaik tahun anggaran 2025. Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, meraih peringkat pertama, disusul Desa Sidomojo, Kecamatan Krian, dan Desa Bligo, Kecamatan Candi.
Ainur Rahman kembali menegaskan bahwa peningkatan bantuan keuangan harus diikuti tanggung jawab dalam penggunaannya. Pemerintah desa diharapkan memastikan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)
Komentar