Surabaya Raih Dua Penghargaan Kemenkes, dari Pengendalian Antibiotik hingga Kesehatan Tradisional
Surabaya — Pemkot Surabaya meraih dua penghargaan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI pada 2026. Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen dukungan pemerintah daerah dalam Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) dan tata kelola kesehatan tradisional terbaik.
Kedua penghargaan tersebut berkaitan dengan penguatan pelayanan kesehatan masyarakat. Pemkot Surabaya menjalankan program pengendalian penggunaan antibiotik sekaligus mengembangkan layanan kesehatan tradisional melalui Puskesmas dan pemberdayaan masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dr Billy Daniel Messakh, mengatakan penghargaan diberikan berdasarkan evaluasi Kemenkes terhadap tata kelola kesehatan daerah. Penilaian mencakup regulasi, dukungan anggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan program.
“Pengendalian resistensi antimikroba menjadi bagian penting dari upaya menjaga keamanan kesehatan masyarakat. Karena itu, kami tidak hanya memperkuat regulasi di fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga mendorong edukasi agar masyarakat memahami penggunaan antibiotik secara bijak,” ujar Billy, Jumat, 20 November 2026.
Penggunaan Antibiotik Dipantau di 63 Puskesmas
Salah satu upaya pengendalian resistensi antimikroba dilakukan melalui kebijakan penggunaan antibiotik secara tepat dan rasional. Aturan tersebut diterapkan di rumah sakit, klinik, hingga Puskesmas.
Di rumah sakit, setiap fasilitas diwajibkan memiliki Komite atau Tim Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) yang aktif. Fasilitas kesehatan juga harus memiliki panduan penggunaan antibiotik untuk terapi maupun pencegahan infeksi.
Pelaksanaan program didukung evaluasi penggunaan antibiotik secara berkala. Selain itu, layanan mikrobiologi klinik dan program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) turut menjadi bagian dari upaya pengendalian.
Sementara itu, Dinkes Surabaya memantau pola peresepan antibiotik di 63 Puskesmas. Pemantauan terutama dilakukan pada penyakit yang tidak selalu membutuhkan antibiotik, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) nonpneumonia dan diare nonspesifik.
Dinkes juga menyediakan kotak khusus atau drop box untuk menampung antibiotik sisa maupun kedaluwarsa. Fasilitas tersebut ditujukan agar antibiotik tidak dibuang sembarangan dan mencemari lingkungan.
Billy mengatakan edukasi penggunaan antibiotik juga diperluas melalui kampanye Surabaya Bijak Antibiotik. Program ini melibatkan organisasi profesi kesehatan, institusi pendidikan, organisasi masyarakat, serta kader kesehatan di seluruh Balai RW.
“Kami ingin masyarakat memahami bahwa antibiotik tidak bisa digunakan sembarangan atau dikonsumsi atas inisiatif sendiri. Penggunaannya harus berdasarkan pemeriksaan dan indikasi medis. Melalui kampanye Surabaya Bijak Antibiotik, edukasi ini kami dekatkan langsung ke lingkungan tempat tinggal warga,” jelasnya.
Layanan Kesehatan Tradisional Tersedia di 63 Puskesmas
Selain pengendalian antibiotik, Pemkot Surabaya mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan pemerintah. Saat ini, layanan tersebut telah tersedia di 63 Puskesmas dan didukung Griya Sehat milik Pemkot Surabaya.
Pengembangan kesehatan tradisional juga melibatkan masyarakat melalui 333 kelompok Asuhan Mandiri (Asman). Kelompok tersebut tersebar di seluruh kelurahan dan menjadi wadah pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan tanaman obat keluarga (TOGA).
Pemkot Surabaya turut menyediakan Pusat Pengembangan TOGA sebagai sarana edukasi. Selain itu, layanan akupunktur gratis tersedia di sejumlah Rumah Anak Prestasi (RAP) sebagai bagian dari pelayanan kesehatan komplementer bagi anak berkebutuhan khusus.
Billy menjelaskan pengembangan kesehatan tradisional tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan. Pemerintah juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas serta tenaga kesehatan tradisional.
“Kami ingin pelayanan kesehatan tradisional berkembang dengan baik, tetapi tetap memperhatikan aspek keamanan, kualitas, dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, pembinaan dan pengawasan terus dilakukan, baik terhadap fasilitas maupun tenaga yang memberikan pelayanan,” imbuhnya.
Pemkot Siapkan Pengembangan Program
Pemkot Surabaya berencana memperkuat kedua program tersebut. Pada pengendalian resistensi antimikroba, pengembangan diarahkan pada digitalisasi surveilans dan pelaporan penggunaan antibiotik secara real-time di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
Pemkot juga berencana memperluas kampung percontohan bijak antibiotik di berbagai wilayah. Upaya ini diharapkan memperkuat edukasi penggunaan antibiotik hingga tingkat masyarakat.
Sementara itu, Dinkes menargetkan pembentukan kelompok Asman di setiap RW. Kelompok tersebut tidak hanya diarahkan untuk memanfaatkan TOGA dalam upaya pemeliharaan kesehatan, tetapi juga mengembangkan produk kesehatan tradisional yang berpotensi memberikan nilai tambah ekonomi.
Billy berharap penghargaan yang diterima tidak menjadi tujuan akhir dari pelaksanaan kedua program. Penguatan pengendalian resistensi antimikroba dan pengembangan kesehatan tradisional diharapkan terus berjalan dengan melibatkan masyarakat.
“Harapannya, kedua program ini tidak berhenti pada capaian penghargaan. Pengendalian resistensi antimikroba harus semakin kuat, sementara kesehatan tradisional dapat berkembang menjadi bagian dari upaya promotif dan preventif yang melibatkan masyarakat secara aktif,” pungkasnya.(*)
Komentar