Bawaslu Sidoarjo Buka Pojok Pengawasan sebagai Ruang Diskusi Demokrasi dan Partisipasi Gen Z
Sidoarjo — Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Sidoarjo membuka Pojok Pengawasan sebagai ruang bersama masyarakat untuk membahas persoalan demokrasi. Bersamaan dengan itu, Bawaslu meluncurkan podcast yang mengangkat isu demokrasi inklusif dan partisipasi generasi muda.
Peluncuran tersebut diresmikan Bupati Sidoarjo Subandi di halaman depan Kantor Bawaslu Sidoarjo, Kamis, 19 November 2026.
Ketua Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha mengatakan, Pojok Pengawasan menjadi ruang bagi warga untuk terlibat dalam diskusi demokrasi. Melalui podcast, Bawaslu juga ingin memperluas pembahasan mengenai kebijakan inklusif, termasuk pemenuhan hak penyandang disabilitas.
“Pojok pengawasan merupakan rumah bersama warga Sidoarjo untuk ruang demokrasi inklusif,” kata Agung.
Podcast Bahas Demokrasi Inklusif
Podcast perdana Bawaslu Sidoarjo mengangkat tema demokrasi inklusif. Salah satu pembahasannya adalah akses ekonomi dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
Agung menilai, keberadaan kebijakan inklusif perlu diikuti konsistensi pelaksanaan. Pemkab Sidoarjo tidak cukup hanya menerbitkan aturan, tetapi juga harus menjaga komitmen setelah kebijakan diberlakukan.
Menurut dia, pembahasan tersebut mencakup aturan mengenai kewajiban ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Bawaslu ingin melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat pemerintah daerah benar-benar dijalankan.
"Yang paling penting sekarang bukan membuat aturan baru, tapi memastikan aturan yang ada dijalankan secara konsisten," tegas Agung Nugraha.
Pendidikan Demokrasi Gen Z Jadi Perhatian
Selain isu disabilitas, podcast tersebut membahas pendidikan demokrasi bagi generasi muda. Agung mengatakan, kegiatan Bawaslu Goes to School, Bawaslu Goes to Campus, dan Bawaslu Mengajar menjadi bagian dari upaya mengenalkan demokrasi kepada pelajar dan mahasiswa.
Dari kegiatan tersebut, Bawaslu melihat banyak pelajar dan mahasiswa telah memahami demokrasi serta hak konstitusional mereka. Namun, pemahaman itu masih menghadapi tantangan ketika mereka menerima informasi digital yang tidak utuh.
“PR (pekerjaan rumah) kita itu sebenarnya bagaimana ruang-ruang keingintahuan khususnya anak-anak hari ini atau pelajar-pelajar dan mahasiswa hari ini itu keingintahuannya tersalurkan dalam koridor konstitusional yang benar,” ujar Agung.
Ia menambahkan, sebagian pelajar dan mahasiswa masih menerima informasi hanya dari potongan-potongan konten digital. Informasi yang dibingkai secara tidak tepat dapat memengaruhi pemahaman mereka terhadap suatu persoalan.
Hoaks dan Politik Uang Jadi Tantangan Pemilu 2029
Agung juga menyoroti hoaks dan politik uang sebagai dua persoalan yang perlu diantisipasi dalam proses elektoral menuju 2029. Menurutnya, pendidikan demokrasi perlu diperkuat agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi menyesatkan maupun praktik politik uang.
“PR (pekerjaan rumah) ke depan di proses demokrasi kita menuju elektoral 2029 saya rasa masih di dua klaster utama kalau tidak hasut ya suap. Sehingga hoaks sama politik uang itu memang masih menjadi persoalan utama juga di dalam proses elektoral yang akan kita hadapi ke depan,” katanya.
Untuk memperluas jangkauan pendidikan demokrasi, Bawaslu berencana mengajak berbagai pihak terlibat dalam penyebaran informasi. Pihak yang ingin dilibatkan antara lain kepala daerah, partai politik, kejaksaan, dan pengadilan.
Agung berharap podcast dapat menjadi salah satu sarana untuk menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat. Ia menilai media diskusi seperti podcast dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses warga terhadap informasi demokrasi.
Bupati Subandi Sambut Peluncuran Pojok Pengawasan
Bupati Sidoarjo Subandi menyambut baik inisiatif Bawaslu dalam membuka ruang diskusi demokrasi melalui Pojok Pengawasan dan podcast. Ia menyebut kehadiran program tersebut sebagai upaya memperluas fungsi Bawaslu di tengah masyarakat.
“Peluncuran podcast ini menegaskan bahwa Bawaslu bukan hanya bertugas sebagai pengawas, tetapi juga hadir sebagai rumah bersama warga Sidoarjo untuk merawat ruang demokrasi,” ujar Subandi.
Melalui program tersebut, pembahasan demokrasi tidak hanya diarahkan pada pengawasan pemilu. Isu inklusivitas, pendidikan politik generasi muda, dan tantangan proses elektoral 2029 juga menjadi bagian dari ruang diskusi yang dibuka Bawaslu Sidoarjo. (*)
Komentar