SAPAJATIM
NEWS

Warga Surabaya Keluhkan Data Bansos, Akses SMA Negeri hingga Layanan BPJS saat Reses DPRD Jatim

sapajatim · 17 November 2026 09:16 WIB
Warga Surabaya Keluhkan Data Bansos, Akses SMA Negeri hingga Layanan BPJS saat Reses DPRD Jatim
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, menyampaikan aspirasi warga dalam kegiatan reses Masa Persidangan I Tahun 2026–2027 di Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Surabaya.

Surabaya — Ketidaktepatan data penerima bantuan sosial, keterbatasan akses masuk SMA negeri, hingga persoalan pelayanan BPJS Kesehatan menjadi keluhan warga Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Surabaya. 

Berbagai persoalan tersebut disampaikan kepada Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, saat menggelar reses Masa Persidangan I Tahun 2026–2027, Senin, 16 November 2026.

Kegiatan serap aspirasi yang berlangsung bersama warga RT 01/RW 06 Jatisari tersebut turut didampingi Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Azhar Kahfi. 

Sejumlah warga, yang didominasi kaum perempuan, menyampaikan persoalan pelayanan publik yang mereka hadapi di lingkungan masing-masing.

Salah satu keluhan disampaikan Setiana, kader PKK RT 02/RW 06 Kelurahan Jepara. Ia menyoroti ketidaksesuaian data penerima perlindungan sosial dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menurut Setiana, terdapat warga yang tergolong mampu tetapi masuk kategori desil 1 hingga 5. Sebaliknya, warga dengan kondisi ekonomi kurang mampu justru tercatat pada desil 6 ke atas.

"Kondisi ini kerap memicu protes warga kepada para kader di tingkat kampung," keluhnya.

Warga Minta Data Desil Bansos Dievaluasi

Menanggapi keluhan tersebut, Cahyo Harjo Prakoso mengakui masih terdapat kekurangan dalam pemutakhiran data perlindungan sosial. 

Menurutnya, penetapan desil membutuhkan kolaborasi lintas sektor karena Badan Pusat Statistik (BPS) tidak dapat bekerja sendiri tanpa masukan dari masyarakat.

Ia menjelaskan, pembaruan data desil dilakukan setiap empat bulan. Karena itu, masyarakat dan perangkat lingkungan perlu memanfaatkan momentum tersebut untuk mengevaluasi serta menyanggah data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Pembaruan data desil ini selalu dilakukan setiap empat bulan sekali. Momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik. Kami mendorong partisipasi aktif seluruh tokoh masyarakat, mulai dari kelurahan, RW, RT, hingga tokoh agama dan kader kesehatan untuk ikut mengevaluasi dan menyanggah jika ada data yang tidak sesuai kondisi riil di lapangan," ujar Cahyo.

Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra itu juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Surabaya yang kembali mengaktifkan program Kampung Pancasila.

Menurutnya, semangat gotong royong melalui program tersebut perlu dikawal agar dapat membantu pengawasan distribusi bantuan sosial di tingkat masyarakat.

"Yang mempengaruhi desil itu banyak sekali. Kalau data yang dimasukkan tidak tepat, bisa disanggah. Kalau perlu kita bisa meniru Pemkab Jember dimana seluruh ASN nya bisa jadi agen Perlinsos dan membantu warga yang desilnya tidak tepat karena salah masukkan data," katanya.

Sub-rayon SMA Negeri Dikeluhkan Warga

Persoalan pendidikan juga menjadi perhatian warga dalam kegiatan reses tersebut. Warga RW 06 Kelurahan Jepara mengeluhkan pembagian sub-rayon dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA negeri.

Mereka merasa dirugikan karena wilayahnya tidak masuk dalam cakupan sub-rayon SMA negeri terdekat, seperti SMAN 21 maupun SMAN 29 Surabaya. Kondisi tersebut dinilai membuat pilihan sekolah negeri bagi calon murid menjadi terbatas.

Menanggapi persoalan itu, Cahyo menyebut daya tampung SMA negeri di Jawa Timur saat ini baru mampu menyerap sekitar 38 persen lulusan SMP sederajat.

Ia menjelaskan, pembangunan SMA negeri baru di Surabaya menghadapi sejumlah kendala, mulai dari ketersediaan lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga keterbatasan anggaran untuk pembangunan gedung dan penyediaan tenaga pendidik.

"Membangun SMAN baru di Surabaya tidak mudah karena butuh lahan aset Pemprov. Kemudian butuh anggaran untuk pembangunan fisik gedung, dan anggaran tenaga pendidik. Selain itu, kita juga harus menjaga keseimbangan agar sekolah swasta tidak mati, karena mereka sangat berjasa ikut mencerdaskan bangsa," tegasnya.

Untuk menjaga keterjangkauan pendidikan swasta, Cahyo menyebut Komisi E bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan subsidi Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).

Ia juga menyatakan masukan warga mengenai evaluasi pembagian sub-rayon akan dibawa dalam rapat bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Terkait komposisi penerimaan SMA negeri, Cahyo menyebut jalur afirmasi sebesar 30 persen, jalur domisili 35 persen, jalur nilai akademik 25 persen, jalur mutasi 5 persen, dan jalur prestasi 5 persen.

Warga Adukan Prosedur Rujukan dan Pelayanan BPJS

Selain bantuan sosial dan pendidikan, pelayanan BPJS Kesehatan juga menjadi keluhan warga. Ketua RW 06 Kelurahan Jepara, Darmaji, menyampaikan persoalan prosedur rujukan dan batasan pelayanan yang menurutnya menyulitkan pasien.

Ia mencontohkan kasus pasien darurat prostat yang disebut mengalami penundaan penanganan karena prosedur rujukan berjenjang. 

Warga juga menyoroti aturan batas rawat inap maksimal tiga hari untuk penyakit kronis serta lamanya antrean pengambilan obat di RSUD Dr. Soetomo.

Keluhan tersebut disampaikan sebagai pengalaman dan persoalan yang dirasakan warga. Penjelasan mengenai ketentuan layanan dan penanganan kasus tersebut masih memerlukan konfirmasi dari BPJS Kesehatan maupun pihak rumah sakit.

Merespons aduan itu, Cahyo menyatakan akan mencatat persoalan pelayanan rumah sakit untuk diteruskan kepada instansi terkait. 

Ia juga membuka kanal pengaduan langsung bagi warga yang mengalami kendala pelayanan kesehatan.

"Kalau ada persoalan mendesak terkait pelayanan kesehatan atau rumah sakit, silakan sampaikan langsung lewat pesan Instagram saya. InsyaAllah tidak sampai 24 jam akan saya tanggapi dan bantu kawal," tegasnya.

Sosialisasikan KIP Jawara dengan Bantuan Modal Rp3 Juta

Selain menyerap aspirasi, Cahyo juga menyosialisasikan sejumlah program prioritas pemerintah kepada warga. Program tersebut antara lain Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat di Kedung Cowek bagi warga desil 1, serta KIP Jawara atau Perempuan Tangguh.

Melalui program KIP Jawara yang disinergikan dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, pelaku usaha mikro perempuan kepala keluarga atau warga kategori desil 1–5 disebut berhak mendapatkan bantuan modal sebesar Rp3 juta per orang.

Cahyo menyampaikan bahwa dirinya telah memfasilitasi penyaluran bantuan tersebut kepada lebih dari 450 perempuan di Surabaya.

Program pemberdayaan ekonomi perempuan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kemandirian keluarga, terutama bagi perempuan yang menjadi penopang ekonomi rumah tangga.

"Memberdayakan perempuan adalah kunci ketahanan keluarga. Ketika keluarga berdaya dan kondusif, kampung akan guyub dan kuat. Jika kampungnya kuat, maka Kota Surabaya juga akan semakin kuat," pungkasnya. (*)

Pewarta: Shafi Syuhada
Editor: sapajatim

Tags

Komentar

Belum ada komentar.

Terkait

Terpopuler - NEWS