SAPAJATIM
NEWS

Satpol PP Tertibkan 25 Bangunan Liar di Frontage Road Buduran, Bangunan Ber-SHM Ditunda

sapajatim · 16 November 2026 19:30 WIB
Satpol PP Tertibkan 25 Bangunan Liar di Frontage Road Buduran, Bangunan Ber-SHM Ditunda
Petugas Satpol PP mengawasi proses penertiban bangunan liar di sepanjang Frontage Road (FR) Sidoarjo segmen Buduran, Senin, 16 November 2026. Sejumlah bangunan dan lapak usaha telah dibongkar, sementara alat berat dikerahkan untuk mendukung proses penertiban. (Foto: Sapajatim.com)

Sidoarjo — Satpol PP Kabupaten Sidoarjo menertibkan bangunan liar di sepanjang Frontage Road (FR) Sidoarjo segmen Buduran, Senin, 16 November 2026.

Sebanyak 25 bangunan yang mayoritas digunakan sebagai warung kopi (warkop) dan tempat usaha lainnya menjadi sasaran penertiban, sedangkan bangunan yang masih memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) ditangani secara terpisah.

Penertiban yang berlangsung pada pagi hari itu melibatkan lebih dari 400 personel gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri. 

Dari total lebih dari 180 bangunan yang berdiri di kawasan tersebut, sebagian besar pemilik disebut telah melakukan pembongkaran secara mandiri.

“Alhamdulillah, sebagian besar sudah sadar untuk melaksanakan pembongkaran secara mandiri,” ujar Kepala Satpol PP Sidoarjo Yani Setyawan saat ditemui di lokasi penertiban, Senin, 16 November 2026.

Penertiban Libatkan Lebih dari 400 Personel

Yani menjelaskan, penertiban kali ini menyasar 25 bangunan di segmen Buduran. Pengerahan personel gabungan dilakukan untuk mendukung kelancaran kegiatan sekaligus memastikan proses penertiban berjalan tertib.

Sekitar 200 personel TNI dan Polri diterjunkan dalam kegiatan tersebut. Jumlah itu ditambah sekitar 200 anggota Satpol PP Sidoarjo.

Pembongkaran mandiri yang dilakukan sebagian besar pemilik bangunan turut membantu kelancaran penertiban. 

Dengan demikian, petugas dapat menjalankan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditentukan.

Bangunan Ber-SHM Ditangani Terpisah

Tidak semua bangunan langsung masuk dalam penertiban. Satpol PP memberikan penanganan berbeda terhadap bangunan yang masih memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).

Untuk sementara, bangunan tersebut tidak ditertibkan. Satpol PP akan memanggil pemiliknya guna membahas status dan pemanfaatan aset melalui koordinasi lebih lanjut.

“Untuk yang masih SHM, sementara kita lepas dulu dari penertiban. Nanti yang bersangkutan akan kita panggil untuk dikoordinasikan bagaimana pemanfaatan asetnya,” jelas Yani.

Menurut dia, kepemilikan SHM menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan langkah berikutnya. 

Pemilik lahan, baik perorangan maupun perusahaan, dapat memanfaatkan asetnya dengan tetap memperhatikan ketertiban dan tidak mengganggu arus lalu lintas.

Penertiban Frontage Road Mencakup Waru hingga Buduran

Penertiban bangunan di sepanjang Frontage Road merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mengoptimalkan fungsi jalan. 

Langkah berikutnya akan disesuaikan dengan perkembangan penanganan kawasan dan koordinasi bersama pihak terkait.

Yani menyebut titik penertiban bangunan di sepanjang Frontage Road saat ini mencakup kawasan Waru, Gedangan, hingga Buduran.

Sementara itu, bangunan lain yang terdampak pengembangan infrastruktur akan ditangani sesuai perkembangan di lapangan. 

Penanganan tersebut juga berkaitan dengan pembangunan flyover dan proses negosiasi ganti untung. (*)

Pewarta: Syaiful Bahri
Editor: sapajatim

Tags

Komentar

Belum ada komentar.

Terkait

Terpopuler - NEWS