Kejati Jatim Tetapkan Mantan Kepala Dinas ESDM sebagai Tersangka Pungli Perizinan Rp1,23 Miliar
Surabaya — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur periode 2021–2024 berinisial NK (Nurkholis) sebagai tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi pungutan liar (pungli) perizinan.
Penyidik mengungkap total pungutan di luar ketentuan dalam perkara tersebut mencapai Rp1.238.500.000 atau sekitar Rp1,23 miliar.
Penetapan dilakukan Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim pada Senin, 16 November 2026, malam. Nurkholis, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, selanjutnya ditahan selama 20 hari.
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim, Dr. IG Punia Atamaja, mengatakan penetapan NK sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan dugaan keterlibatannya dalam praktik pungli selama menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM.
“Berdasarkan fakta perkembangan hasil penyidikan, NK menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan almarhum OS selaku Kepala Bidang Pertambangan dan ED selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah untuk meminta sejumlah uang di luar ketentuan kepada para pemohon izin,” ujar Punia saat menyampaikan perkembangan perkara, didampingi Asisten Intelijen dan tim penyidik.
Pungutan terjadi pada dua bidang perizinan
Penyidik mengungkapkan dugaan pungutan liar tersebut terjadi pada dua bidang di lingkungan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur.
Pada Bidang Pertambangan, pungutan disebut dilakukan terhadap 28 pemohon izin dengan total mencapai Rp1.105.000.000.
Sementara pada Bidang Geologi dan Air Tanah, pungutan dilakukan terhadap 28 pemohon izin selama periode Maret hingga September 2024. Nilainya mencapai Rp133.500.000.
Dari kedua bidang tersebut, total dugaan pungutan mencapai Rp1.238.500.000. Jumlah itu berasal dari 56 pemohon izin berdasarkan rincian yang disampaikan penyidik.
Penyidik sita uang Rp615 juta dan emas 50 gram
Dalam proses penyidikan, tim penyidik juga menyita barang bukti yang diduga dinikmati NK dari hasil tindak pidana.
Barang bukti tersebut berupa uang tunai sebesar Rp615.000.000 dan emas batangan seberat 50 gram. Penyitaan telah memperoleh penetapan izin sita dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.
Penyitaan tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan perkara dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan perizinan di lingkungan Dinas ESDM Jawa Timur.
Jumlah tersangka bertambah menjadi lima orang
Penetapan NK sebagai tersangka tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor Kep-1620/M.5/Fd.2/11/2026 tertanggal 16 November 2026.
Dengan penetapan tersebut, jumlah tersangka dalam perkara dugaan korupsi pungli perizinan ini bertambah menjadi lima orang. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan empat tersangka berinisial AM, H, ED, dan almarhum OS.
NK selanjutnya dibawa ke Cabang Rumah Tahanan Negara Kejati Jatim untuk menjalani penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026.
Penahanan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor Print-4810/M.5/Fd.2/11/2026 tertanggal 16 November 2026.
NK disangkakan pasal tindak pidana korupsi
Atas perbuatannya, NK disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Selain itu, penyidik juga mencantumkan sangkaan Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Dalam keterangannya, Punia menyebut dugaan perintah tersebut berkaitan dengan permintaan uang kepada para pemohon izin, yakni “untuk meminta sejumlah uang di luar ketentuan kepada para pemohon izin.” (*)
Komentar