Stunting Sidoarjo Naik Jadi 10,6 Persen, Bupati Subandi Minta 346 Kader PPKBD Perkuat Ketahanan Keluarga
Sidoarjo — Prevalensi balita stunting di Kabupaten Sidoarjo tercatat meningkat menjadi 10,6 persen pada 2024, dari sebelumnya 8,4 persen pada 2023. Di tengah persoalan tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi meminta 346 kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) mengoptimalkan penerapan delapan fungsi keluarga hingga tingkat desa dan kelurahan.
Permintaan itu disampaikan Subandi saat menghadiri kegiatan penguatan peran PPKBD dalam implementasi delapan fungsi keluarga yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Senin, 16 November 2026.
"PPKBD bukan sekadar kader program keluarga berencana, melainkan mitra strategis pemerintah dalam membangun ketahanan keluarga di tingkat desa dan kelurahan," ujar Subandi.
Menurut Subandi, keluarga merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun jumlah program yang dilaksanakan pemerintah.
Pembangunan, lanjutnya, juga harus mampu meningkatkan kualitas pengasuhan, kesehatan keluarga, kemandirian ekonomi, serta perlindungan bagi seluruh anggota keluarga.
346 Kader PPKBD Diminta Optimalkan Delapan Fungsi Keluarga
Subandi meminta para kader PPKBD memperkuat penerapan delapan fungsi keluarga di tengah masyarakat. Delapan fungsi tersebut meliputi fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pelestarian lingkungan.
Penerapannya dapat diwujudkan melalui penguatan pola pengasuhan anak, pencegahan perkawinan usia anak, peningkatan kesadaran kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, hingga penguatan ekonomi rumah tangga.
Kader PPKBD juga diharapkan ikut mendorong perlindungan terhadap perempuan, anak, remaja, dan lanjut usia. Peran tersebut menjadi bagian dari upaya membangun keluarga yang sehat, mandiri, dan harmonis.
Stunting Sidoarjo Meningkat pada 2024
Dalam sambutannya, Subandi mengungkapkan perkembangan prevalensi balita stunting di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK).
Pada 2021, prevalensi balita stunting tercatat sebesar 14,8 persen. Angka tersebut turun menjadi 8,4 persen pada 2023, kemudian meningkat menjadi 10,6 persen pada 2024.
Untuk memperkuat upaya pencegahan stunting, Subandi menekankan tiga langkah strategis yang perlu dilakukan bersama para kader.
Pertama, memperkuat pendampingan keluarga berbasis data. Kader PPKBD diharapkan mampu mengenali kebutuhan dan persoalan keluarga di wilayah masing-masing sehingga intervensi pemerintah dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Kedua, membangun kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara PPKBD, pemerintah desa, Tim Penggerak PKK, kader kesehatan, penyuluh KB, dan perangkat daerah diperlukan untuk menghadirkan solusi bagi keluarga.
Ketiga, memastikan edukasi tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat.
"Kita juga harus terus memperkuat upaya pencegahan stunting. Ini membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk kader PPKBD yang bersentuhan langsung dengan keluarga di masyarakat," tegasnya.
Penduduk Sidoarjo Capai Sekitar 2,4 Juta Jiwa
Subandi juga menyebutkan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data administrasi kependudukan pada 2025 mencapai sekitar 2,4 juta jiwa.
Jumlah tersebut menjadi potensi sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap keluarga memperoleh edukasi, pendampingan, dan akses pelayanan yang memadai.
Dalam kesempatan itu, Subandi turut menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sidoarjo.
Program pemerintah pusat tersebut dinilai dapat mendukung peningkatan kualitas gizi anak-anak dan ibu hamil sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting.
"Alhamdulillah, program MBG dari Bapak Presiden sudah menyentuh anak-anak kita dan ibu hamil. Harapannya, ketika seluruh sasaran mendapatkan manfaat program ini, angka stunting di Kabupaten Sidoarjo juga dapat terus ditekan," ucapnya.
PPKBD Didorong Hadapi Persoalan Sosial Keluarga
Sementara itu, Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo Heni Kristiani mengatakan penguatan peran PPKBD penting dilakukan di tengah beragam persoalan sosial yang dihadapi keluarga.
Persoalan tersebut antara lain stunting, anak putus sekolah, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga paparan paham radikalisme di kalangan remaja.
Menurut Heni, berbagai persoalan itu membutuhkan keterlibatan kader yang dekat dengan kehidupan masyarakat. PPKBD diharapkan menjadi penghubung antara program pemerintah dan kebutuhan keluarga di masing-masing wilayah.
"Ini merupakan tantangan yang harus kita cegah bersama untuk mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik," katanya.
Heni menjelaskan, kegiatan penguatan peran PPKBD tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) serta Bunda Genre Kabupaten Sidoarjo.
Melalui kegiatan tersebut, para kader diharapkan memperoleh penguatan pemahaman dan kapasitas dalam mengimplementasikan delapan fungsi keluarga.
"Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan peran serta PPKBD dalam implementasi delapan fungsi keluarga guna menciptakan ketahanan keluarga di Kabupaten Sidoarjo," pungkasnya. (*)
Komentar