Komisi C DPRD Sidoarjo Usulkan Revisi Perda dan Pembangunan Tiga Waduk untuk Atasi Banjir
Sidoarjo — Komisi C DPRD Sidoarjo ternyata telah membahas gagasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Banjir sejak September 2026.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Anang Siswandoko, mengatakan pembahasan mengenai penanganan banjir telah dilakukan secara internal oleh komisi. Gagasan tersebut kemudian diarahkan menjadi inisiatif perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2013 tentang penanggulangan banjir.
“Ya, internal kan kita rapat-rapat internal bagaimana caranya Sidoarjo ini terbebas dari banjir. Kemudian kita berinisiatif untuk membentuk pansus ini,” kata Anang saat dikonfirmasi, Selasa, 17 November 2026.
Komisi C Usulkan Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2013
Anang menjelaskan, Komisi C mengusulkan perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2013 karena regulasi tersebut dinilai belum memuat sejumlah kebutuhan penanganan banjir di Sidoarjo.
Sebelum mengajukan usulan, Komisi C telah mengundang sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membahas persoalan tersebut. Di antaranya Bappeda, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas PU Cipta Karya, serta instansi yang menangani penanggulangan bencana.
Menurut Anang, usulan perubahan perda tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sidoarjo. Ia menyebut tahapan berikutnya adalah pembahasan dan penjadwalan pembentukan panitia khusus (pansus).
Usulkan Pembangunan Waduk di Tiga Wilayah
Dalam gagasan perubahan perda tersebut, Komisi C juga mendorong pembangunan waduk di tiga kawasan, yakni Waru, Buduran, serta Tanggulangin-Jabon.
Anang mengatakan pembangunan waduk diperlukan sebagai bagian dari penanganan banjir jangka panjang. Menurut dia, waduk tersebut diharapkan dapat menampung aliran air dari sejumlah wilayah sebelum dialirkan melalui sistem pengendalian air.
“Yang kita usulkan ini adalah di Waru, Tambak Sumur. Kemudian yang kedua di daerah Buduran. Kemudian yang ketiga adalah di Tanggulangin, Jabon,” jelasnya.
Ia menyebut usulan pembangunan waduk di tiga kawasan tersebut sebenarnya telah disampaikan sejak beberapa tahun lalu. Namun, menurut Anang, rencana itu belum dapat direalisasikan.
Anang menjelaskan, karakteristik Sidoarjo sebagai wilayah hilir membuat daerah ini menerima aliran air dari kawasan hulu, termasuk wilayah Mojokerto dan Surabaya. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perlunya pembangunan tampungan air sebagai bagian dari strategi penanggulangan banjir.
Ia berharap waduk di tiga kawasan tersebut nantinya dapat terhubung dengan sistem pintu air dan pompa untuk mengendalikan aliran air, termasuk ketika terjadi pasang air laut.
Kapasitas Saluran Air Juga Akan Dievaluasi
Selain pembangunan waduk, Komisi C juga mengusulkan inventarisasi saluran air untuk memastikan kapasitasnya sesuai dengan volume dan debit air yang harus ditampung.
Anang menilai ukuran saluran dan sungai perlu disesuaikan dengan kebutuhan aliran air. Hal tersebut menjadi salah satu materi yang ingin dimasukkan dalam pembahasan perubahan perda melalui pansus.
Ia juga menyoroti fungsi pompa air yang selama ini digunakan untuk memindahkan air. Menurutnya, penanganan banjir membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, bukan hanya mengandalkan pompa.
Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, Abud Asyrofi, menegaskan Raperda Penanggulangan Banjir merupakan inisiatif Komisi C.
“Inisiatif Komisi C DPRD Sidoarjo,” tegas Abud.
Abud Asyrofi menambahkan, hadirnya perda tersebut diharapkan menjadi payung hukum untuk memaksimalkan penanganan banjir yang hampir setiap tahun terjadi di sejumlah wilayah Sidoarjo.
“Kami ingin banjir bisa ditangani secara optimal dan Sidoarjo bebas dari banjir,” pungkasnya. (*)
Komentar