Gerindra dan Golkar Sambangi PKB Sidoarjo, Perda Banjir Jadi Pintu Kerja Sama Politik

Sidoarjo - DPC Gerindra dan DPD Golkar menyambangi kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sidoarjo dalam agenda silaturahmi kebangsaan yang berlangsung secara tertutup tersebut di Kantor DPC PKB Sidoarjo, Senin 9 November 2026. 

Dalam pertemuan tiga partai tersebut mengaku hanya membahas peluang kerja sama mengawal kebijakan pemerintah daerah, termasuk mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan Banjir.

Rombongan Gerindra dipimpin Sekretaris DPC Gerindra Sidoarjo Achmad Muzayin Syafrial bersama jajaran pengurus dan Fraksi Gerindra. Ketua DPC Gerindra Mimik Idayana tidak hadir karena sakit. Sementara itu, rombongan Golkar dipimpin Ketua DPD Golkar Sidoarjo Adam Rusydi bersama jajaran pengurus dan Fraksi Golkar. 

Kedatangan kedua partai tersebut diterima Ketua Dewan Syuro KH. Nur Cholis Misbah dan Ketua DPC PKB Sidoarjo H. Rizza Ali Faizin, Sekretaris Ibnu Azzar Firdaus, Bendahara H. Usman, serta jajaran Fraksi PKB DPRD Sidoarjo.

Ketua DPC PKB Sidoarjo H. Rizza Ali Faizin mengatakan, pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menyamakan pandangan mengenai sejumlah persoalan yang menjadi kepentingan masyarakat. 

Menurutnya, ketiga partai memiliki perhatian terhadap pemerataan pembangunan dan persoalan sosial di Kabupaten Sidoarjo.

"Jadi tadi ada penyamaan visi bagaimana terutama terkait dengan persiapan 2027, bagaimana kita mengawal bareng yang menjadikan prioritas khususnya visi-misi bupati dan wakil bupati benar-benar tercapai dan segera dilaksanakan," ujar Rizza.

PKB Tegaskan Bukan Pembicaraan Koalisi Pilkada 2029

Gus Rizza menyebut sejumlah persoalan yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut, mulai dari tingginya tingkat pengangguran terbuka, banjir, hingga infrastruktur yang dinilai masih membutuhkan pembenahan.

Menurutnya, pengawalan kebijakan pemerintah daerah perlu diarahkan pada pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan, bukan hanya terpusat di wilayah tertentu.

Saat ditanya mengenai kemungkinan pembentukan koalisi politik menuju Pilkada mendatang, Gus Rizza menegaskan pertemuan tersebut tidak membahas agenda tersebut. 

Ia menyebut fokus pembicaraan lebih diarahkan pada persoalan yang perlu segera ditangani pemerintah daerah.

"Jadi tidak ada (pembahasan) momentum Pilkada 2029 ya. Jadi kita fokus bagaimana yang lebih dekat ini, bagaimana kebijakan Kabupaten Sidoarjo ini sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat," tegasnya.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo itu menegaskan posisi PKB tetap sebagai partai penyeimbang pemerintah daerah. PKB, kata dia, akan memberikan apresiasi apabila kebijakan pemerintah sesuai kebutuhan masyarakat, tetapi tetap bersikap kritis jika kebijakan tersebut tidak berpihak kepada kepentingan publik.

Gerindra Ingin Bangun Komunikasi Lintas Partai

Sekretaris DPC Gerindra Sidoarjo Achmad Muzayin Syafrial menjelaskan, kunjungan ke PKB merupakan tindak lanjut instruksi DPD Gerindra untuk membangun komunikasi dengan partai politik di Kabupaten Sidoarjo.

Sebelum menyambangi PKB, Gerindra juga telah melakukan silaturahmi dengan sejumlah partai politik, termasuk PDI Perjuangan dan Golkar.

"Ya, kemarin juga kita sowan ke PDI, ke Golkar, hari ini kita giliran ke PKB menyambung silaturahmi, menyambung komunikasi untuk kebaikan bersama," kata Achmad Muzayin.

Ia mengatakan komunikasi lintas partai diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Sidoarjo dan pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, partai politik memiliki ruang untuk bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan, termasuk mendorong kebijakan yang dibutuhkan masyarakat.

Muzayin juga menyinggung persoalan banjir yang perlu mendapatkan perhatian serius. Ia berharap penanganannya tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dapat diwujudkan melalui kebijakan konkret.

"Kita pengin ada sebuah kebijakan termaktub dalam sebuah kebijakan yaitu perda, kita kawal di DPRD," ujarnya.

Golkar Dorong Perda Penanggulangan Banjir

Sementara itu, Ketua DPD Golkar Sidoarjo Adam Rusydi menyebut pertemuan tersebut sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dan kedewasaan politik lintas partai.

Salah satu gagasan yang disampaikan Golkar adalah mendorong pembentukan Perda Penanggulangan Banjir. Menurut Adam, regulasi tersebut diperlukan agar penanganan banjir di Sidoarjo memiliki perencanaan yang jelas dan dapat dijalankan secara berkelanjutan.

"Salah satunya dengan mengusulkan Perda Penanggulangan Banjir," ungkap Adam.

Ia menjelaskan, pembahasan perda tersebut perlu mencakup penanganan banjir dari wilayah hulu hingga hilir. Upaya tersebut juga harus memperhatikan keterhubungan sistem drainase antarkawasan sehingga penanganan tidak dilakukan secara parsial.

Adam menilai persoalan banjir tidak cukup diselesaikan hanya dengan membenahi saluran di satu wilayah. Sistem drainase harus terintegrasi agar penanganan di satu kawasan tidak mengabaikan kondisi wilayah lainnya.

"Yang namanya sistem drainase ini itu kan harus terintegrasi dengan semua. Tidak bisa secara parsial kita berbicara sistem drainase yang hanya ada di Kota Sidoarjo, ataupun yang mungkin penanganan banjir adalah Waru," jelasnya.

Adam yang juga anggota DPRD Jatim itu juga menginginkan perda tersebut memuat grand design penanganan banjir yang matang, termasuk target pekerjaan yang harus diselesaikan setiap tahun.

"Perda ini harapan kami bisa mengikat. Jadi saya sampaikan tadi, di dalam perda ini itu kita betul-betul mempersiapkan grand design yang benar-benar matang yang harus kita patuhi setiap tahunnya," katanya.

Kerja Sama Politik Akan Diperluas ke Partai Lain

Ketua DPD Golkar Sidoarjo itu mengatakan komunikasi politik tersebut tidak berhenti pada pertemuan dengan PKB. Golkar dan Gerindra berencana melanjutkan silaturahmi dengan partai politik lain untuk membangun kesepahaman mengenai persoalan pembangunan daerah.

Menurutnya, penguatan komunikasi dengan unsur legislatif menjadi salah satu langkah awal. Namun, pembahasan juga akan dikomunikasikan dengan pemerintah daerah karena pelaksanaan kebijakan membutuhkan keterlibatan eksekutif dan legislatif.

"Karena pemerintahan daerah ini eksekutif dan legislatif dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan," ujar Adam. (*)