Kuitansi Berstempel LSM Jadi Sorotan dalam Dugaan Jual Beli Lapak Pasar Porong Rp160 Juta
Sidoarjo - Dugaan jual beli dua lapak di Pasar Grosir Sayur Porong, Kabupaten Sidoarjo, dengan nilai mencapai Rp160 juta menjadi sorotan setelah pedagang mengungkap adanya kuitansi berstempel logo salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Di sisi lain, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo menegaskan bahwa lapak pasar tidak boleh diperjualbelikan.
Perwakilan pedagang sekaligus calon pembeli lapak, Hakim, menyebut dugaan transaksi tersebut diduga melibatkan oknum pengurus paguyuban lama bersama salah satu LSM.
Menurutnya, dugaan itu berkaitan dengan penggunaan kuitansi berstempel logo LSM sebagai bukti pembayaran.
"Nilai transaksinya tidak kecil. Dua lapak dihargai Rp160 juta. Yang menjadi persoalan, transaksi itu menggunakan kuitansi berstempel logo LSM," ujar Hakim, Senin, 16 November 2026.
Hakim menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena lapak pasar bukan fasilitas yang dapat diperjualbelikan secara bebas. Terlebih, pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas pasar berada dalam kewenangan pemerintah daerah.
Ia mempertanyakan dasar kewenangan pihak yang melakukan transaksi, termasuk legalitas pembayaran dan pengalihan penguasaan lapak kepada calon pembeli.
Disperindag Tegaskan Lapak Pasar Tidak Boleh Diperjualbelikan
Kepala Bidang Pasar Disperindag Kabupaten Sidoarjo, Setya Handaka, menegaskan bahwa lapak pasar tidak boleh diperjualbelikan. Pemanfaatan fasilitas pasar harus mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk larangan pengalihan hak melalui transaksi jual beli.
"Lapak pasar tidak boleh diperjualbelikan. Ada ketentuan yang mengatur pemanfaatan fasilitas pasar, termasuk larangan pengalihan hak melalui transaksi jual beli," tegas Setya Handaka.
Ia juga mengingatkan adanya konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Praktik jual beli lapak berpotensi berujung pada sanksi pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
Penegasan Disperindag tersebut menjadi perhatian di tengah pengakuan pedagang mengenai dugaan transaksi dua lapak senilai Rp160 juta. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar hukum transaksi dan kewenangan pihak yang menerima pembayaran.
Persoalan Lapak Berkaitan dengan Pembiayaan Bank Delta Artha
Persoalan di Pasar Grosir Sayur Porong juga berkaitan dengan pembiayaan pedagang melalui Bank Delta Artha.
Setya Handaka menyampaikan bahwa pihak bank mengakui masih terdapat sejumlah stand yang belum melunasi kewajiban angsurannya.
Kondisi tersebut memunculkan persoalan lain mengenai status penguasaan lapak serta tanggung jawab atas kewajiban pembiayaan yang masih berjalan.
Namun, bahan keterangan yang tersedia belum menjelaskan jumlah stand yang belum melunasi angsuran, nilai kewajiban yang tersisa, maupun hubungan langsung antara pembiayaan tersebut dengan dua lapak yang disebut dalam dugaan transaksi Rp160 juta.
Karena itu, status pembiayaan dan penguasaan masing-masing lapak masih perlu ditelusuri lebih lanjut.
Legalitas Transaksi dan Keterlibatan Pihak Terkait Perlu Diklarifikasi
Penggunaan kuitansi berstempel logo LSM dalam dugaan transaksi jual beli lapak menjadi salah satu persoalan yang perlu ditelusuri. Pemeriksaan dokumen diperlukan untuk memastikan siapa penerbit kuitansi, siapa penerima pembayaran, serta dasar kewenangan transaksi tersebut.
Dugaan keterlibatan oknum pengurus paguyuban lama dan salah satu LSM sebagaimana disampaikan Hakim juga perlu diklarifikasi kepada pihak-pihak yang disebut.
Penggunaan stempel organisasi dalam kuitansi tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan resmi atau tanggung jawab organisasi tersebut.
Di sisi lain, Disperindag Sidoarjo perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan lapak, termasuk prosedur yang berlaku apabila terjadi perubahan penguasaan lapak.
Dengan nilai transaksi yang disebut mencapai Rp160 juta, persoalan ini tidak hanya menyangkut kepentingan calon pembeli dan pihak yang diduga melakukan transaksi.
Kepastian status lapak juga penting bagi pedagang agar tidak dirugikan oleh pengalihan penguasaan yang tidak sesuai ketentuan.
Penelusuran terhadap bukti transaksi, kewenangan pihak yang menerima pembayaran, serta status pembiayaan menjadi penting untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam pengelolaan lapak di Pasar Grosir Sayur Porong.
Setya Handaka kembali menegaskan bahwa pemanfaatan fasilitas pasar harus mengikuti ketentuan yang berlaku. "Lapak pasar tidak boleh diperjualbelikan," tegasnya. (*)
Komentar