Dari Potensi Pendapatan Parkir Rp12 Miliar, Kepala Dishub Sidoarjo Hanya Menargetkan PAD Rp7,9 Miliar dengan Biaya Operasional Rp5,544 Miliar
Sidoarjo – Potensi pendapatan retribusi parkir di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan kajian teknis salah satu perguruan tinggi ternama di Malang mencapai Rp12 miliar dari 87 titik parkir tepi jalan.
Kajian teknis tersebut menjadi dasar addendum perjanjian kerja sama antara Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo dan pihak ketiga, yakni PT Indonesia Sarana Servis (ISS)-KSO, pada akhir 2023.
Dalam kontrak tersebut, disepakati pembagian hasil dengan komposisi 45 persen untuk ISS dan 55 persen untuk Pemkab Sidoarjo, atau sekitar Rp6,6 miliar.
Dengan demikian, tanpa harus mengeluarkan biaya operasional dari anggaran APBD, Pemkab Sidoarjo menerima pendapatan retribusi parkir sebesar Rp6,6 miliar setiap tahun.
Setelah pengelolaan kembali ke Pemkab Sidoarjo, Dishub hanya menetapkan target pendapatan retribusi parkir sebesar Rp7,9 miliar untuk tahun anggaran 2027. Sebelumnya, target tersebut ditetapkan sebesar Rp5,1 miliar.
Dengan demikian, dari potensi pendapatan retribusi parkir sebesar Rp12 miliar berdasarkan kajian teknis tersebut, Dishub Sidoarjo justru menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jauh lebih rendah, yakni Rp7,9 miliar.
Dengan target Rp7,9 miliar tersebut, biaya operasional pengelolaan parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo dalam Rancangan APBD (R-APBD) 2027 mencapai Rp5,544 miliar.
Jika target pendapatan sebesar Rp7,9 miliar dikurangi biaya operasional Rp5,544 miliar, pendapatan yang diperoleh Pemkab Sidoarjo hanya sekitar Rp2,356 miliar.
Untuk diketahui, persoalan target pendapatan parkir ini juga menjadi perhatian karena dalam APBD 2026, Dishub Sidoarjo semula menargetkan PAD dari retribusi parkir sebesar Rp13,5 miliar.
Namun, target tersebut tidak tercapai sehingga diturunkan menjadi Rp4,1 miliar melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2026.
Kepala Dishub Sidoarjo, Budi Basuki, menjelaskan bahwa target pendapatan retribusi parkir untuk 2027 mengalami perubahan setelah dilakukan pembahasan kembali. Target yang sebelumnya sebesar Rp5,1 miliar kini menjadi Rp7,9 miliar.
"Setelah dilakukan pembahasan kembali, ada perubahan target menjadi Rp7,9 miliar," kata Budi Basuki saat dikonfirmasi, Rabu, 18 November 2026.
Budi mengatakan bahwa rancangan biaya operasional sebesar Rp5,544 miliar belum bersifat final. Anggaran tersebut masih dapat berubah karena APBD 2027 belum disahkan.
Menurut Budi, perhitungan biaya operasional tersebut menggunakan asumsi target PAD sebesar Rp13,5 miliar. Anggaran itu juga berkaitan dengan pembayaran imbal jasa kepada juru parkir (jukir) di bawah pengelolaan Dishub dengan skema pembagian imbal jasa 40 persen Jukir dan 60 persen Dishub.
Dengan perubahan target PAD menjadi Rp7,9 miliar, Budi menyebut besaran biaya operasional seharusnya tidak lagi sama dengan yang tercantum dalam rancangan sebelumnya. Artinya, perhitungan anggaran perlu disesuaikan dengan perubahan target pendapatan tersebut.
"Biaya operasional untuk imbal jasa dengan para jukir," pungkasnya. (*)
Komentar