APBD Surabaya 2027 Disahkan Rp12,9 Triliun, Eri Prioritaskan Bansos hingga Penanganan Banjir

Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) bersama DPRD Kota Surabaya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp12,9 triliun. Pengesahan tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, Selasa 10 November 2026.

APBD tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, memperkuat pelayanan dasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah prioritas yang menjadi perhatian meliputi perluasan bantuan sosial, penanganan banjir, perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu), pendidikan, dan kesehatan.

Dalam pendapat akhirnya, Eri menyampaikan penghargaan kepada seluruh anggota DPRD atas arahan, masukan, kritik, dan saran selama proses pembahasan anggaran hingga tercapai kesepakatan bersama.

“Semoga Raperda yang diparipurnakan hari ini dapat bermanfaat dan bermakna bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya,” kata Wali Kota Eri.

Ia berharap APBD 2027 dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui upaya menekan angka kemiskinan, stunting, kemiskinan terbuka, hingga rasio gini.

“Karena itulah tujuan anggaran Raperda 2027 Kota Surabaya disetujui,” katanya.

Belanja Daerah Diproyeksikan Rp12,6 Triliun

Berdasarkan struktur APBD 2027, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp12,6 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi terbesar diarahkan untuk belanja operasi sebesar Rp9,8 triliun.

Selanjutnya, belanja modal dialokasikan sebesar Rp2,7 triliun dan belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp47,6 miliar.

Sementara itu, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp11,1 triliun. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,4 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp2,6 triliun.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp1,7 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp395,9 miliar dan pinjaman daerah sebesar Rp1,3 triliun.

Adapun pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp253 miliar. Dengan demikian, pembiayaan neto yang direncanakan mencapai Rp1,5 triliun, sementara sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun berkenaan ditetapkan sebesar Rp0.

Bantuan Sosial Diperluas untuk Masyarakat Desil 1 dan 2

Salah satu prioritas APBD 2027 adalah memperluas jangkauan bantuan sosial bagi masyarakat. Eri mengatakan, Pemkot bersama DPRD berupaya memperluas cakupan penerima bantuan, terutama masyarakat kelompok desil 1 dan 2 yang belum terakomodasi.

“Dengan kekuatan APBD, kita sepakat dengan DPRD maka insyaallah desil satu sampai dua yang tidak ter-cover akan kita bantu semuanya,” tuturnya.

Selain bantuan sosial, Pemkot Surabaya tetap mengalokasikan anggaran untuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Penanganan banjir juga menjadi salah satu prioritas pembangunan yang diperkuat melalui APBD 2027.

Eri berharap penanganan berbagai titik genangan yang telah dilakukan dapat dioptimalkan sehingga persoalan banjir di Surabaya semakin berkurang pada tahun mendatang.

“Semoga titik-titik banjir yang sudah kita selesaikan hari ini akan bisa maksimal hingga di tahun depan Surabaya bisa lebih menyelesaikan banjir tidak ada titik yang lebih dari sekitar 10 senti. Itu yang kita lakukan. Itulah komitmen bersama,” jelasnya.

Pendidikan dan Kesehatan Tetap Jadi Prioritas

Pada sektor pelayanan dasar, Pemkot Surabaya bersama DPRD juga memprioritaskan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Eri menyebut kedua sektor tersebut menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Yang berikutnya terkait dengan tetap bagaimana kita memberikan bantuan beasiswa terkait pendidikan dan kesehatan karena pelayanan dasar kita adalah pendidikan dan kesehatan,” katanya.

Di bidang kesehatan, Pemkot Surabaya berencana menata kembali pelayanan puskesmas. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menugaskan petugas puskesmas ke kampung-kampung agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

“Kita juga memindahkan semua (petugas) puskesmas yang ada di dalam perkampungan untuk keluar dari kampung agar kesehatan ini juga bisa maksimal,” ujarnya.

Sementara itu, di sektor pendidikan, Eri menegaskan komitmen Pemkot Surabaya untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pendidikan tanpa dibebani pungutan tambahan, termasuk Lembar Kerja Siswa (LKS).

“Pendidikan harus gratis, tidak boleh ada lagi seperti pungutan LKS. Tetapi LKS kita akan menentukan sendiri dengan perhitungan yang akan kita buat, sehingga betul-betul yang diinginkan pemerintah kota dan DPRD itu adalah pendidikan dan kesehatan sebagai pelayanan dasar bisa maksimal untuk warga Kota Surabaya,” tutupnya.

Pengesahan APBD 2027 tersebut menjadi dasar penganggaran berbagai program pembangunan dan pelayanan publik Kota Surabaya pada tahun mendatang. Pelaksanaannya akan menentukan sejauh mana prioritas bantuan sosial, penanganan banjir, pendidikan, dan kesehatan dapat diwujudkan bagi masyarakat. (*)