Petani Sidoarjo Tebus Pupuk Bersubsidi di KDKMP, Lebih Mudah dan Harga Sesuai HET

Sidoarjo - Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, menjadi alternatif titik penebusan pupuk bersubsidi bagi petani setempat. 

Petani Kelompok Tani (Poktan) Rukun Asih mengaku lebih mudah mendapatkan pupuk karena lokasi lebih dekat, proses penebusan praktis, dan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Sebelumnya, menurut keterangan dalam bahan, Desa Tambakrejo belum memiliki kios resmi atau Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS). Kehadiran KDKMP memberi petani pilihan lokasi penebusan yang lebih mudah dijangkau untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi pertanian.

Salah satu petani, Mohammad Jupri, mengatakan proses penebusan di KDKMP Tambakrejo berlangsung mudah dan cepat. Ia cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketika menebus pupuk bersubsidi pada Minggu, 18 Oktober 2026.

“Lebih dekat di sini. Prosesnya juga mudah dan cepat, cukup menunjukkan KTP saja, serta harganya sesuai HET,” ujar Jupri di KDKMP Tambakrejo.

Petani Tebus Pupuk untuk Kebutuhan Usaha Tani

Jupri menebus 100 kilogram pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan usaha taninya. Menurut dia, lokasi penebusan yang lebih dekat membantu petani mengakses pupuk tanpa harus mencari titik layanan lain di luar desa.

Pengalaman serupa disampaikan Abd. Munib, petani lain yang juga menjadi anggota Poktan Rukun Asih. Ia menilai keberadaan KDKMP mempermudah akses penebusan karena tempatnya dekat dan prosesnya tidak rumit.

“Sekarang lebih mudah karena tempatnya dekat dan prosesnya cepat. Kami bisa menebus pupuk dengan menunjukkan KTP, sementara harganya juga sesuai HET,” ungkap Munib.

Dalam kesempatan tersebut, Munib menebus pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonska, masing-masing sebanyak 300 kilogram. Kedua jenis pupuk itu digunakan untuk mendukung kebutuhan usaha taninya.

Keterangan Jupri dan Munib menggambarkan pengalaman petani yang memanfaatkan KDKMP Tambakrejo. Klaim mengenai kemudahan proses dan harga sesuai HET dalam berita ini merujuk pada keterangan kedua petani tersebut, bukan hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh titik penebusan pupuk bersubsidi di Sidoarjo.

Pemerintah Pantau Operasionalisasi KDKMP

Pemanfaatan KDKMP sebagai titik penebusan pupuk bersubsidi juga menjadi bagian dari pemantauan pemerintah terhadap operasionalisasi koperasi di berbagai daerah. 

Pada Kamis, 15 Oktober 2026, Kementerian Koordinator Bidang Pangan melakukan pemantauan untuk memastikan koperasi berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menyatakan penyaluran pupuk bersubsidi melalui KDKMP dirancang untuk mempersingkat rantai pasok. 

Pemerintah juga mendorong penyaluran langsung agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi tanpa perantara yang tidak diperlukan.

“Dari pupuk (Pupuk Indonesia) langsung ke sini (KDKMP), jadi nggak ada lagi perantara. Syaratnya KTP saja. Semua barang-barang subsidi nanti di sini, untuk mensuplai kebutuhan warga biar tidak ada tengkulaknya. Harganya, harga dari pusat,” ujar Zulkifli Hasan saat berkunjung ke KDKMP di Sidoarjo, Kamis, 15 Oktober 2026.

Selain pupuk, pemantauan pemerintah turut mencakup ketersediaan barang bersubsidi dan kebutuhan masyarakat, seperti beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), MinyaKita, serta LPG 3 kilogram.

Pemerintah mengevaluasi pasokan dari badan usaha milik negara (BUMN) dan mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan agar koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha serta melayani masyarakat.

Data Perkembangan KDKMP per Oktober 2026

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan per 14 Oktober 2026, sebanyak 83.363 KDKMP telah berbadan hukum. Sebanyak 79.733 koperasi telah memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES), sedangkan 60.854 koperasi telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 28.240 titik dilaporkan telah selesai 100 persen. Sementara itu, 7.392 titik lainnya masih dalam proses pembangunan.

Data tersebut menunjukkan perkembangan legalitas, administrasi, dan pembangunan fisik KDKMP. Namun, angka itu tidak dengan sendirinya menunjukkan jumlah koperasi yang telah beroperasi penuh atau telah melayani penebusan pupuk bersubsidi.

Pengalaman petani di Tambakrejo menjadi gambaran manfaat yang dirasakan dari keberadaan titik penebusan yang lebih dekat. Pemerintah sendiri menyatakan distribusi melalui KDKMP diarahkan untuk mempersingkat rantai pasok dan memudahkan masyarakat memperoleh barang subsidi.

“Dari pupuk (Pupuk Indonesia) langsung ke sini (KDKMP), jadi nggak ada lagi perantara. Syaratnya KTP saja. Semua barang-barang subsidi nanti di sini, untuk mensuplai kebutuhan warga biar tidak ada tengkulaknya. Harganya, harga dari pusat,” kata Zulkifli Hasan. (*)