JPL Frontage Road Buduran Belum Final, Pemkab Sidoarjo Koordinasi dengan KAI

Sidoarjo, sapajatim - Skema pengaturan jalur perlintasan sebidang (JPL) di kawasan Frontage Road Waru–Buduran, Kabupaten Sidoarjo, masih dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). 

Pilihan pengaturan, apakah menggunakan lampu lalu lintas atau skema lain, akan disesuaikan dengan hasil koordinasi.

Rencana pembangunan rel ganda di lokasi tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan teknis. 

Karena itu, penentuan skema JPL menjadi bagian yang perlu diselaraskan dengan kebutuhan operasional perlintasan dan pembangunan frontage road.

Persoalan ini menjadi bagian dari peninjauan Bupati Sidoarjo, Subandi terhadap penataan kawasan aset PT KAI dan progres pembangunan Frontage Road Buduran, Kamis, 15 Oktober 2026. 

Pemerintah daerah juga mengejar penyelesaian lahan dan pemindahan fasilitas yang masih berada di area pekerjaan.

“Gambar dan perencanaannya sudah ada semua. Sehingga insya Allah tidak akan mengganggu frontage road yang berada di sisi jalan raya,” kata Subandi mengenai perencanaan JPL.

Ketersediaan gambar dan perencanaan teknis tersebut tidak serta-merta berarti pilihan sistem pengaturan perlintasan sudah ditetapkan. 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM SDA) Kabupaten Sidoarjo, Mukhammad Machmud, mengatakan penempatan JPL masih akan dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan dan KAI.

Selain persoalan JPL, penuntasan lahan terdampak proyek yang berkaitan dengan PT KAI disebut hampir selesai. Machmud mengatakan pembongkaran bengkel di sisi timur ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari setelah peninjauan.

Ia juga menyebut tiga titik yang masih memerlukan penyelesaian, yakni makam Desa Kedungrejo, lahan di sekitar masjid wilayah Waru, dan area Stasiun Waru.

Namun, status penyelesaian setiap titik perlu dibedakan dari pekerjaan fisiknya. Subandi menyatakan persoalan makam telah selesai, sedangkan pembangunan fisiknya direncanakan pada 2027.

Subandi turut meminta pemindahan tiang penerangan jalan umum (PJU) yang masih berada di area pekerjaan agar tidak mengganggu pelaksanaan proyek.

“Nanti akan langsung kami koordinasikan sambil pekerjaan berjalan,” tegasnya.

Subandi menargetkan pembangunan ruas Waru, Lanudal, hingga Buduran selesai pada 2026. Ia menilai koordinasi antara pihak dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan menjadi faktor penting untuk mengejar target tersebut.

Sementara itu, keputusan mengenai skema pengaturan JPL masih bergantung pada hasil koordinasi lintas instansi. Kepala Dinas PUBM SDA Kabupaten Sidoarjo Mukhammad Machmud menegaskan, 

“Yang terpenting, semua persoalan dapat dituntaskan demi percepatan pembangunan frontage road untuk masyarakat,” pungkasnya.