Tidak Seperti Daerah Lain, Ini Pendapat Menpan RB Setelah Resmikan MPP Trenggalek

TRENGGALEK, sapajatim.com- Mal Pelayanan Publik (MPP) di Bumi Menak Sopal masih butuh perbaikan. Pasalnya, masih perlu beberapa penambahan sarana dan prasarana penunjang.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas setelah meresmikan MPP di Trenggalek mengaku, MPP di Trenggalek itu merupakan MPP ke 231 di Indonesia dan ke 31 di Jawa Timur yang telah diresmikan.
Dari situ, segala aspek yang ada perlu dioptimalkan kembali, untuk mengatasi banyaknya pengunjung yang kemungkinan akan datang.
“Memang hari ini (Selasa, 20/08/2024) saya meninjau MPP di Trenggalek. Biasanya yang saya tinjau itu MPP – nya besar, mewah kalau ini cukup seperti ini (sangat sederhana), “ katanya.
Sehingga apa yang ada di MPP tersebut harus lebih ditingkatkan lagi. Itu dilakukan mengingat kondisi ruangan yang tidak terlalu lebar. Jadi perlu penataan sedemikian rupa untuk mengantisipasi banyaknya pengunjung yang datang.
Tujuannya agar semua masyarakat nyaman untuk mendapatkan pelayanan di MPP tersebut.”
Saya perintahkan juga agar sesegera mungkin memasang label jenis pelayanan yang ada. Agar masyarakat yang datang tidak perlu lagi bingung dan langsung menuju ke tempat layanannya, “ ungkapnya.
Kendati demikian mantan Bupati Banyuwangi tersebut mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek yang memanfaatkan gedung yang sudah ada untuk dijadikan MPP, sehingga tidak perlu menggunakan anggaran yang lebih besar untuk membangun gedung baru.
Sebab dalam setiap peresmian MPP di daerah lain, dirinya selalu menekankan untuk mengutamakan fungsi MPP yaitu integrasi layanan, bukan sekadar mengutamakan kemegahan gedung. Harapannya kedepan, MPP bukan banyak seremonial tapi nanti indeks kepuasan masyarakat bisa semakin naik dan indeks pelayanan yang semakin baik nilainya. Karena pada intinya MPP adalah mengintegrasikan pelayanan diantara dinas-dinas dengan sistem digital yang lebih terpadu.
Untuk itu dirinya juga mengapresiasi pelayanan berbasis kecamatan bahkan desa yang ada di Trenggalek sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk mendapatkan layanan.
“Jika tingkat kunjungannya turun ada dua kemungkinan, karena efektifitas pelayanan di kecamatan dan desa yang baik, atau memang tidak ada yang datang. Makanya nantinya itu akan menjadi evaluasi kami,” jelas Anas.(redaksi)