Breaking News

Terima Keluhan Warga Terdampak Pembangunan jembatan Nglembu, Komisi II DPRD Trenggalek Janji Cari Solusi

Akan Koordinasikan dengan Berbagai Pihak

Komisi III DPRD Trenggalek menerima hearing warga terdampak pembangunan jembatan Nglembu, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan

TRENGGALEK, sapajatim.com- Permasalahan pembangunan jembatan Nglembu di Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, mendapatkan respon dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek. Karenanya Komisi II DPRD Trenggalek menerima hearing puluhan warga Dusun Nglembu, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Trenggalek yang mengadu atas dampak akibat pembangunan tersebut, Jumat (9/8/2024).
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Pranoto mengatakan yang terdampak pembangunan jembatan merupakan warga Trenggalek kendati proses pembangunannya ditangani oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). Karena itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek wajib hadir mencarikan solusi.
“Kami telah menerima perwakilan enam kepala keluarga (KK) yang terdampak langsung oleh pembangunan jembatan Nglembu itu,” katanya.
Dilanjutkan Pranoto, para warga menyampaikan keluhan terkait dampak sosial dan ekonomi yang mereka rasakan akibat proyek pembangunan ini. Karena itu, DPRD Trenggalek menerima keluhan dari warga yang terdampak, dan mereka mengungkapkan berbagai persoalan.
“Persoalan yang disampaikan mulai dari dampak sosial hingga ekonomi yang timbul akibat pembangunan jembatan ini,” ungkapnya.
Mendengar hal tersebut, DPRD Trenggalek akan segera menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan warga dengan mengkoordinasikannya dengan pihak terkait.
“Hal ini untuk memastikan agar permasalahan yang dihadapi warga dapat diakomodasi dalam anggaran pemerintah daerah, sepanjang peraturan yang berlaku mengizinkan,” tuturnya.
Namun, jika memungkinkan, persoalan ini akan kita akomodir dalam APBD, tentu saja sesuai dengan aturan yang ada. Mereka juga menjelaskan bahwa sebelumnya telah dilakukan komunikasi antara Pemkab Trenggalek, BPJN, dan pihak pengusaha.
Sebagai hasilnya, warga yang terdampak telah ditawarkan bantuan sebesar Rp 1,5 juta, yang terdiri dari Rp 500 ribu dari pengusaha dan Rp 1 juta dari dana pribadi Dinas PUPR.
“Namun, warga merasa bahwa batuan tersebut belum sebanding dengan dampak yang mereka alami. Oleh karena itu, kami akan berupaya agar permintaan mereka dapat diakomodir dengan baik,” tutur Pranoto.(redaksi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *