TRENGGALEK, sapajatim.com– Pemerintah Kabupaten Trenggalek terus mengoptimalkan layanan Keluarga Berencana (KB) melalui pengoperasian Bus KB. Namun hingga awal 2026, layanan KB bergerak tersebut masih bersifat insidental dan belum memiliki jadwal operasional rutin.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes Dalduk KB) Kabupaten Trenggalek, dr. Bakhtiar Arifin, mengatakan pihaknya masih menyusun pola layanan dan jadwal Bus KB agar kedepan bisa berjalan lebih teratur.
“Saat ini operasional Bus KB masih menyesuaikan momentum atau kegiatan tertentu. Ke depan, kami masih akan menyusun jadwal layanan rutin dengan melibatkan tenaga lapangan dan berkoordinasi dengan Puskesmas,” ujar Bakhtiar, kamis (8/1/2026).
Bus KB yang merupakan bantuan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025 itu disiapkan untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang relatif jauh dari fasilitas kesehatan. Armada tersebut dilengkapi dengan peralatan medis untuk pelayanan kontrasepsi, mulai dari IUD, implan, hingga Metode Operasi Pria (MOP) atau vasektomi.
Dalam sekali operasional, Bus KB mampu melayani sekitar 25 hingga 30 akseptor per hari. Masyarakat diberikan kebebasan memilih pelayanan KB sesuai kebutuhan, baik melalui Puskesmas maupun memanfaatkan Bus KB saat beroperasi di wilayahnya.
“Kalau Puskesmas bisa diakses setiap waktu, tetapi untuk daerah tertentu jaraknya cukup jauh. Bus KB ini keunggulannya mendekatkan layanan ke masyarakat, meski operasionalnya masih menunggu momen,” jelasnya.
Meski jadwal layanan Bus KB masih dalam tahap penyusunan, Bakhtiar memastikan pengendalian penduduk di Trenggalek tergolong terkendali. Hal itu tercermin dari angka total fertility rate (TFR) Trenggalek yang berada di angka 1,86 anak per perempuan, lebih rendah dari target nasional sebesar 2,1.
Selain pelayanan kontrasepsi, Dinkes Dalduk KB juga terus mengintensifkan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat. Edukasi dilakukan sejak calon pengantin, keluarga yang telah memiliki anak, hingga pelajar usia SMA melalui program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kesehatan reproduksi.
Program tersebut sejalan dengan kebijakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam pemenuhan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebagai indikator kualitas keluarga.
“Kami tidak hanya fokus pada layanan alat kontrasepsi, tetapi juga membangun pemahaman keluarga agar perencanaan keluarga berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” pungkas mantan Kabid Pelayanan Medis RSUD dr Soedomo Trenggalek ini. (Jaz)
