JAKARTA, sapajatim.com — Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti ketimpangan antara promosi pariwisata nasional yang gencar dengan kondisi infrastruktur dasar yang dinilainya belum layak. Hal tersebut disampaikan Novita dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (21/1/2026).
Menurut Novita, strategi promosi pariwisata Indonesia saat ini dilakukan secara masif, bahkan hingga ke luar negeri. Namun, langkah tersebut belum dibarengi dengan kesiapan infrastruktur pendukung di destinasi wisata.
“Promosi kita luar biasa gencar, sampai ke luar negeri. Tapi apakah infrastruktur kita sudah siap menerima wisatawan? Menurut saya belum. Seharusnya anggaran lebih difokuskan pada pembenahan akses jalan, sanitasi, dan konektivitas menuju destinasi,” tegas Novita.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Jawa Timur VII itu menilai promosi tanpa kesiapan infrastruktur justru berpotensi menimbulkan kekecewaan wisatawan. Ia menyebut pendekatan tersebut ibarat menjual janji tanpa fondasi yang kuat.
Novita menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar sebagai strategi inti (core strategy) pariwisata nasional, bukan sekadar pelengkap dari program promosi dan event.
“Promosi tanpa kesiapan infrastruktur itu seperti menjual janji. Pariwisata tidak bisa hanya mengandalkan event dan branding, tetapi harus dibangun dengan visi jangka panjang,” ujarnya.
Selain infrastruktur fisik, Novita juga menyoroti lemahnya implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam pengembangan destinasi wisata. Kondisi tersebut, menurutnya, memicu ketimpangan antarwilayah, dengan fenomena overtourism di satu titik dan minim pemanfaatan destinasi di wilayah lain.
“Kalau tata ruang tidak dijalankan secara konsisten, yang terjadi hanya penumpukan wisatawan di satu lokasi, sementara daerah lain tertinggal. Dampaknya juga pada kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan,” katanya.
Ia menilai Kementerian Pariwisata belum cukup kuat dalam memastikan pembangunan destinasi selaras dengan tata ruang ekologis. Novita juga mengkritik lemahnya koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian PUPR, Perhubungan, KLHK, dan BUMN, dalam pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata.
“Pariwisata itu lintas sektor. Tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada grand desain infrastruktur minimal 10 tahun ke depan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Novita turut menyinggung pengelolaan lingkungan di kawasan wisata yang dinilainya masih bersifat reaktif. Ia menilai negara sering kali baru bergerak setelah bencana terjadi, bukan melalui upaya pencegahan.
“Banyak bencana di kawasan wisata terjadi karena pencegahan terlambat. Padahal pariwisata berkelanjutan harus dimulai dari perlindungan lingkungan,” tambahnya.
Novita mendorong agar pembangunan pariwisata nasional diarahkan pada sistem zonasi yang jelas, berbasis tata ruang ekologis, serta disertai pengaturan yang adil bagi pelaku UMKM lokal di sekitar destinasi wisata.
Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat pariwisata global jika pembangunan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, bukan hanya mengandalkan promosi jangka pendek.
“Pariwisata harus dibangun dengan pondasi yang kuat. Kalau infrastrukturnya siap dan tata ruangnya jelas, branding akan datang dengan sendirinya,” pungkasnya. (Redaksi)
