TRENGGALEK, sapajatim.com – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Trenggalek menyampaikan keprihatinan atas tidak lagi mengajarnya lima Guru Tidak Tetap (GTT) di SMA Negeri 1 Karangan mulai Januari 2026. Namun demikian, PGRI menilai kebijakan tersebut tidak dapat dihindari karena merupakan konsekuensi regulasi pemerintah pusat.
Ketua PGRI Trenggalek, Catur Winarno, mengatakan secara kemanusiaan pihaknya turut prihatin terhadap guru-guru yang selama ini membantu proses pembelajaran, meski tidak tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Secara kemanusiaan kami prihatin. Mereka sudah membantu sekolah. Tetapi secara regulasi, pemerintah sudah melarang pengangkatan honorer baru sejak 2022, sehingga kebijakan ini harus dipatuhi,” ujar Catur, Senin (12/1/2026).
Ia menegaskan, larangan tersebut bersifat mengikat. Jika sekolah tetap menerbitkan SK bagi honorer atau GTT baru, maka pihak yang mengeluarkan keputusan berpotensi dikenai sanksi administratif.
“Kalau dilanggar, yang memberi SK bisa kena sanksi. Jadi sekolah sebenarnya berada dalam posisi serba sulit,” tegasnya.
Di sisi lain, Catur menyebut persoalan ini mencerminkan persoalan klasik dunia pendidikan, yakni masih tingginya kekurangan guru. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Trenggalek, kekurangan guru pada jenjang TK negeri, SD negeri, dan SMP negeri hingga Juli 2025 mencapai 1.114 orang.
“Kekurangan guru kita luar biasa banyak. Ini tidak bisa diselesaikan dengan solusi sementara terus-menerus,” ujarnya.
Karena itu, PGRI Trenggalek mendorong pemerintah agar segera merealisasikan seleksi ASN guru secara terbuka mulai 2026 untuk menutup kekurangan tenaga pendidik tersebut.
Selain itu, Catur juga berpesan kepada lulusan pendidikan guru yang saat ini masih mengabdi tanpa status formal agar tetap mempersiapkan diri menghadapi seleksi ASN.
“Kalau ikhlas mengabdi, mudah-mudahan Tuhan memberi jalan terbaik. Tapi tetap harus realistis, persiapkan diri untuk seleksi ASN,” pungkasnya.(Redaksi)
