TRENGGALEK, sapajatim.com – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Trenggalek mendapat sorotan serius dari Badan Gizi Nasional (BGN). Dari sekitar 50 dapur MBG yang telah beroperasi, hingga kini baru dua dapur yang mengantongi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS).
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengaku prihatin dengan rendahnya kepatuhan pengelola dapur MBG di Trenggalek terhadap kewajiban sertifikasi sanitasi tersebut. Padahal, SLHS menjadi standar mutlak untuk menjamin keamanan pangan bagi penerima manfaat program MBG.
“Ini menjadi perhatian serius kami. SLHS adalah syarat wajib untuk menjamin higienitas dan keamanan makanan,” ujar Nanik.
Ia menjelaskan, BGN saat ini memperkuat tata kelola program MBG melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025 dan Keppres Nomor 115 Tahun 2025. Regulasi tersebut menegaskan kewajiban mitra atau yayasan pengelola dapur untuk memenuhi seluruh standar, termasuk sertifikasi SLHS.
Nanik membandingkan capaian Trenggalek dengan daerah lain yang dinilai lebih progresif. Di Kabupaten Tulungagung, dari 60 dapur MBG yang beroperasi, sebanyak 48 dapur telah mengantongi SLHS.
“Kami melihat ada daerah yang bergerak cepat. Ini yang perlu menjadi evaluasi bersama,” tegasnya.
BGN pun menyiapkan langkah tegas bagi pengelola dapur MBG yang tidak patuh. Sanksi berupa penghentian sementara operasional atau suspend akan diterapkan bagi mitra yang tidak segera mendaftarkan dapurnya untuk memperoleh SLHS.
“Kalau dalam satu bulan tidak mendaftar, kami suspend dapurnya. Artinya tidak ada operasional dan otomatis tidak ada pembayaran. Yang wajib mendaftar ini mitra atau yayasan,” jelas Nanik.
Ia menyebut, secara nasional jumlah dapur MBG yang telah memiliki SLHS meningkat signifikan. Jika pada September 2025 baru tercatat 38 dapur, kini jumlahnya mencapai 4.535 dapur. Namun, masih ada sekitar 11 ribu dapur yang belum mendaftar.
“Target kami tahun 2026 zero accident sesuai arahan Presiden. Karena itu kami akan mengagendakan lagi ke Trenggalek untuk mensosialisasikan ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Mohamad Natanegara, mengakui masih rendahnya capaian SLHS di daerahnya. Namun, Pemkab Trenggalek terus mendorong percepatan proses sertifikasi.
“Saat ini sekitar 27 SPPG sudah dalam proses pengurusan SLHS. Ini terus kami genjot agar seluruh dapur MBG memenuhi ketentuan,” ujarnya.
Pemkab Trenggalek berharap dengan percepatan tersebut, program MBG dapat berjalan optimal, aman, dan sesuai standar nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat. (Redaksi)
