TRENGGALEK, sapajatim.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek harus merubah terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Pasalnya sementara ini rancangan yang diberikan perlunya penyesuaian dan pemrioritasan anggaran untuk menghadapi kondisi-kondisi faktual yang dihadapi masyarakat.
Ketua Fraksi Partai Amanat Demokrat, Mugianto mengatakan, dalam perencanaan anggaran, penting untuk mempertimbangkan indikator kinerja yang belum tercapai, seperti angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Apalagi pada ranperda tersebut, belanja daerah direncanakan sebesar Rp 1, 982 triliun lebir, atau turun sebesar Rp 49,463 milyar lebih, atau sekitar 2 persen dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp 2,31 triliun lebih. Karena itu, fraksi Partai Amanat Demokrat memberikan saran bahwa dalam belanja daerah ada perimbangan antara belanja operasi dan belanja modal agar proporsinya lebih ideal yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat secara luas.
“Kita perlu menggali lebih dalam potensi pendapatan daerah dan melakukan inovasi untuk mencapai target yang realistis,” katanya.
Selain itu, kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus didasarkan pada kajian ilmiah yang kuat. Ditambahkan proyeksi pendapatan transfer yang mengalami penurunan, yang dianggap dapat mengganggu rencana pembangunan.
“Karena itu, kami juga meminta penjelasan terkait pengurangan ini dan mendorong pemerintah untuk meningkatkan kinerja agar pendapatan transfer, seperti Dana Intensif Daerah (DID), dapat dimaksimalkan,” katanya.
Dalam aspek belanja daerah, Mugianto mengingatkan bahwa belanja modal dan infrastruktur harus menjadi prioritas untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Apalagi saat ini belanja modal direncanakan sebesar Rp 155, 448 miliar atau turun sekitar Rp 17, 809 miliar atau sekitar 10 persen dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp 173,257 miliar. Lebih parahnya lagi belanja infrastruktur pada 2025 mendatang hanya sebesar Rp 91, 554 miliar dimana jauh dari tahun 2024 yang sebesar Rp 124, 408 miliar.
“Dengan kondisi itu kami menganggap bahwa alokasi untuk belanja modal dan infrastruktur menunjukkan kurangnya keseriusan Pemkab Trenggalek dalam menangani kebutuhan dasar masyarakat,” imbuhnya.
Sehingga Fraksi Partai Amanat Demokrat menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam belanja operasi. Sehingga meminta pemerintah untuk memberikan data terkait kebutuhan pegawai agar belanja pegawai terukur dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan kata lain alokasi anggaran harus difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang akan langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Kita harus berani mengambil resiko untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan prioritas anggaran harus diarahkan pada solusi yang nyata untuk permasalahan masyarakat. Rencana ini harus dibahas secara komprehensif agar dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat Trenggalek.” Ungkap Ketua Komisi II DPRD Trenggalek tersebut. (redaksi)
